Impor Beras 500 Ribu Ton, Petani Grobogan Khawatir Harga Gabah Anjok

GROBOGAN (TopNews) -   Panen raya padi musim tanam (MT) I Oktober 2017-Maret 2018 (Okmar) di Kabupaten Grobogan, diawali dengan panen perdana di Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan. Panen itu dilakukan Kepala Balitbang Kementerian Pertanian Moehammad Syakir.
Pada MT itu, dilaporkan Dinas Pertanian lebih dari 129.443 hektare padi yang siap panen hingga Maret 2018. Dari luasan itu diperkirakan mampu panen padi 763.446 ton dalam keadaan bagus. Pada MT I ini, serangan hama pengganggu tanaman padi itu, relativ terkendali. Sehingga petani dapat panen optimal.
Bahkan saat ini harga gabah kering panen (GKP) mencapai Rp 5000/kg, jauh di atas harga patokan pemerintah (HPP) Rp 3.700/kg. Adapun harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 6000/kg.
Namun petani khawatir harga gabah itu anjlok akibat pemerintah impor beras khusus ke Vietnam dan Thailan 500.000 ton. Bahkan beberapa petani di Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, sempat menyampaikan kekhawatirannya itu kepada Kepala Balitbang Kementerian Pertanian. Meski tak mendapatkan jawaban dari pejabat Kementan tersebut.
Ketua LSM HIzib Grobogan Syamsulhudha mengatakan, kekhawatiran petani itu sangat mendasar karena fakta di lapangan tidak lama panen raya. Maka tidak masuk akal ketika panen raya tiba, pemerintah justru memasok beras impor dalam jumlah besar guna mengisi stok nasional.
Pertanyaannya kata dia, selama ini pemerintah lewat Perum Bulog dibantu Satgas Dinas Pertanian membeli gabah petani dengan harga pemerintah Rp 3.700/kg dalam jumlah besar. Lalu barangnya kemana. Dan yang dibeli dengan harga HPP itu tidak membedakan jenis jenis medium maupun premium.
‘’Katanya hasil pembelian itu untuk memenuhi kebutuhan stok nasional 2017 hingga Februari 2018, sehingga digembar-gemborkan  tidak bakal impor. Tetapi faktanya impor, gimana,’’ kata Ketua LSM Hizib itu.
Mentan Amran Sulaiman di Jakarta tiga hari sebelum rapat mengenai kebijakan impor beras itu mengatakan, bahwa tahun 2018 pemerintah tidak akan impor beras. Karena panen dalam negeri melimpah. Dan tahun ini pemerintah memastikan, sudah mampu berswasembada beras.
‘’Tetapi ternyata kenyataannya lain. Dengan alasan persediaan beras medium terbatas dan harga beras jenis itu terus meninggi di pasaran, terpaksa pemerintah memutuskan impor 500.000 ton,’’ ujar Syamsulhudha.  (syam/TN)