Panen di Banyuasin Sumsel, Ketua DPR Bamsoet: Impor Beras Tak Boleh Berlanjut

JAKARTA (TopNews) – Diduga untuk menyakinkan, bahwa Dalam Negeri mempunyai persediaan bahan pangan cukup, maka Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengajak pejabat tinggi pusat panen raya padi di daerah Air Saleh, Banyuasin Sumatera Selatan, Senin (29/1/2018).
Mereka adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Kepala Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto, Wakasad Letjen Tatang Sulaiman, Ketua KPPU Syarkawi  Rauf, dan pejabat-pejabat teras Provinsi Sumsel. 
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet)  menyemangati para petani yang menolak impor beras. Ia mengatakan, angka produksi padi nasional tahun 2017 mencapai 81.382.451 ton. Angka itu meningkat 2,56 persen dibanding produksi 2016 yang menyentuh 79.354.767.
"Hal ini sangat menggembirakan kita semua," kata Bamsoet. Indonesia lanjutnya, sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas sekaligus memiliki produksi padi yang sangat besar. Hanya saja, katanya, saat ini terjadi kesenjangan antara kebutuhan beras di dalam negeri dengan stok yang dihasilkan petani.
"Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kita harus melakukan impor beras dari negara tetangga guna memenuhi kebutuhan tersebut," ujarnya.
Namun demikian pihaknya tak mau impor beras itu, terus berlanjut.  Sebab visi Presiden Joko Widodo dalam bidang pangan dan pertanian yang tertuang dalam Nawacita, sangat jelas, yaitu swasembada beras.
"Nawacita Presiden Joko Widodo di bidang pertanian salah satunya adalah terciptanya swasembada pangan untuk lima komoditas dalam jangka waktu lima tahun. Maka kegiatan hari ini adalah bentuk atau ikhtiar nyata untuk mewujudkan swasembada itu," kata Bamsoet.
Ia optimistis bahwa pertanian di Indonesia makin maju sehingga para petaninya kian sejahtera. Mantan ketua Komisi III DPR itu menyebut petani sebagai pejuang dan pahlawan tanpa tanda jasa.
" Bayangkan kalau saudara mogok tidak menanam padi, Jakarta akan kacau balau," tuturnya. Secara khusus dia memuji program peningkatan rasio lahan pertanian dari 0,3 hektar per kepala keluarga menjadi 2 hektare per kepala keluarga. Dia meyakini program itu akan mampu menggenjot angka produksi padi pada tahun-tahun mendatang.
Hal itu dinilainya sebagai salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo yang harus terus diupayakan, sehingga ke depan petani tidak lagi menjadi petani miskin dengan lahan terbatas, tetapi menjadi petani yang sejahtera dengan lahan yang memadai sekaligus mampu memenuhi kebutuhan padi nasional untuk berswasembada. (syam/TN)