Bupati Lamteng Minta Jajarannya Siapkan Dana Rp 1 Miliar Untuk DPRD

JAKARTA (TopNews) - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, empat orang dari 19 orang yang diamankan di Lampung Tengah dan Jakarta, telah ditetapkan sebagai tersangka suap permintaan persetujuan dana pinjaman ke DPRD kepada BUMN Infrastruktur sebesar Rp 300 miliar.
‘’Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat persetujuan itu. Karena salah syarat mendapatkan dana pinjaman tersebut harus ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah,’’ kata Laode di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2018).
"Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana dari DPRD sebesar Rp 1 miliar," kata Laode.
Menurut Laode, Mustafa menyetujui permintaan itu. Ia memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta DPRD. Dinas PUPR mencari dana dari kontraktor dan berhasil mendapatkan sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta kekurangannya diambilkan dari dana taktis.
Dari 19 orang yang ditangkap, KPK sudah menetapkan tiga di antaranya sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.
Bupati Mustafa ditangkap belakangan, yaitu Kamis (15/2/2018) sore. Saat itu dia masih berstatus sebagai saksi. Status hukum Mustafa masih menunggu pemeriksaan awal dalam waktu 1x24 jam. Setelah diperiksa intensif ditemukan bukti awal yang cukup untuk mentersangkakan Bupati Lamteng itu. (syam/TN)