Eksekutif & Legislatif Saling Memalak Anggaran Melalui Proyek Pengadaan Barang

JAKARTA (TopNews) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah (Lamteng), Rabu (14/2/2018). Pasalnya, OTT itu melibatkan Bupati Lamteng yang bermian-main dengan urusan proyek pengadaan barang/jasa.
‘’Memang suap itu terkait dengan persetujuan ke DPRD untuk meminjam dana ke BUMN Insfrastruktur. Tetapi muaranya ke proyek-proyek yang akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR),’’ kata Laode di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, selama ini kasus-kasus korupsi yang menyngkut kepala daerah, DPR dan DPRD selalu terkait dengan urusan proyek pengadaan barang/jasa, perizinan dan jual beli jabatan. Menurut Laode, sudah cukup banyak kepala daerah, DPR dan DPRD yang tertangkap KPK akibat korupsi di beberapa wilayah itu. Namun pelakunya tidak berkurang, justru sebaliknya terus bertambah banyak.
‘’Mereka seperti tidak ada jeranya. Antara eksekutif dan legislatif saling memalak anggaran,’’ ujar Laode. Pihaknya betul-betul menyesalkan kenapa penyelenggara pemerintahan berbuat seperti itu. Lebih-lebih hasil pemalakan itu digunakan untuk modal pencalonan pilkada.
Laode mengatakan, eksekutif dan legislatife se Indonesia umumnya memperlakukan anggaran seperti itu. Maka KPK terus melakukan pengawasan dengan menurunkan banyak inteljennya ke daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang banyak dilaporkan masyarakatnya ke KPK tentang dugaan banyaknya penyimpangan anggaran.
OTT yang dilakukan Tim Satgas Penindakan KPK di Lamteng,  kata Laode, juga melibatkan eksekutif dan legislatif. Keduanya  saling memalak anggaran untuk kepentingan pribadi.
‘’Provinsi lain seperti itu juga. Sungguh malak memalak  melalui uang ketok palu, uang tanda tangan, uang persetujuan dan lainnya merupakan perbuatan yang tidak sehat dan hal ini harus dihentikan," jelasnya. (syam/TN)