Hasil Kajian KPK, Korupsi Dana Kapitasi Besar Kemungkinan Terjadi di Daerah Lain

 JAKARTA (TopNews) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, bahwa penyimpangan dana kapitasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Jombang saja. Ia mengatakan,  peristiwa yang sama pernah terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan modus berbeda.
“Penyimpangan seperti itu kemungkinan juga terjadi di tempat (daerah-red) lain,” kata Laode di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/2/ 2018).
Ia mengatakan, hasil kajian pihaknya terhadap dana kapitasi itu, sejak 2015 menunjukkan rawan diselewengkan. Sebab pengawasan untuk itu lemah. Dalam hal ini katanya, sebenarnya KPK telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Hanya saja pengawasan yang dilakukan tidak maksimal.
“Untuk itu kami akan berkoordinasi lagi untuk memperbaiki komitmen dalam perbaikan tata kelola dana kapitasi,” kata Laode.
Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengatakan, bahwa pihaknya tidak berwenang mengawasi dan mengendalikan dana kapitasi. Sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2014, pengawasan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dilakukan Kepala Dinas Kesehatan dan kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Sedangkan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meski begitu, kata Nopi, BPJS Kesehatan rutin memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bersama pemangku kepentingan lain.
“Sampai saat ini, belum terdapat laporan terkait kasus pemotongan dana kapitasi,” kata Nopi. Ia memastikan BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang berwenang jika mendapat laporan adanya penyimpangan dana itu.
Dana kapitasi ini menyeruak setelah KPK menangkap tangan Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Sabtu (3/2/2018). Dua hari kemudian, KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan, kantor Bupati Jombang, dan kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.
Penyidik KPK menemukan uang Rp 434 juta yang dipungut Inna dari 34 puskesmas di Jombang selama Juni-Desember 2017.  Dari jumlah itu, sebesar Rp 200 juta di antaranya diberikan ke Bupati Nyono agar dirinya ditetapkan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jombang definitif.  Inna menyerahkan Rp 75 juta ke bupati itu, yang didapat dari hasilnya memungut perizinan rumah sakit swasta di Jombang. (syam/TN)