Kementerian PUPR Jajaki Dana SBSN Untuk Biayai Paket Pekerjaan Daerah Irigasi
JAKARTA (TopNews) - Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA Kementerian PUPR Mochamad Mazid mengatakan, pada tahun 2018, selain menggunakan dana dari APBN dan pinjaman bilateral, sumber pendanaan baru yang tengah dijajaki yaitu melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai 15 paket pekerjaan Daerah Irigasi (DI) dan Rawa. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan infrastruktur irigasi dan rawa bisa semakin cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
‘’Ke-15 proyek irigasi yang didanai SBSN itu, hanya dua DI yang berada di Jawa, selebihnya 13 DI berada di luar Jawa, khsusnya di daerah rawa,’’ kata Mazid di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, permasalahan pengelolaan sistem irigasi belakamngan ini menjadi tantangan tersendiri seiring dengan meningkatnya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan air bagi masyarakat.
Menurutnya, bicara tentang irigasi terdapat permasalahan klasik yang perlu dikaji yaitu keandalan suplai air seiring meningkatnya degradasi lingkungan, keandalan jaringan irigasi dan manajemen air seiring terbatasnya air dan meningkatnya penggunaan air.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kebijakan mengenai modernisasi irigasi yang dikembangkan melalui lima aspek, di antaranya tingkat keandalan suplai air, keandalan jaringan irigasi, manajemen air, sistem kelembagaan dan sumber daya manusia, yang dituangkan dalam 45 langkah kebijakan.
“Hal ini nantinya diharapkan mampu menjawab tentang alokasi air berbasis kebutuhan, terjadinya efisiensi penggunaan air dan pengelolaan irigasi yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Menurutnya kebijakan mengenai modernisasi irigasi sudah dirintis sejak lima tahun yang lalu.
Ia menambahkan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga memerlukan dukungan masyarakat sehingga lebih terjaga keberlanjutannya dan perlu komitmen serta kolaborasi dari para pemangku kepentingan. (syam/TN)
‘’Ke-15 proyek irigasi yang didanai SBSN itu, hanya dua DI yang berada di Jawa, selebihnya 13 DI berada di luar Jawa, khsusnya di daerah rawa,’’ kata Mazid di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, permasalahan pengelolaan sistem irigasi belakamngan ini menjadi tantangan tersendiri seiring dengan meningkatnya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan air bagi masyarakat.
Menurutnya, bicara tentang irigasi terdapat permasalahan klasik yang perlu dikaji yaitu keandalan suplai air seiring meningkatnya degradasi lingkungan, keandalan jaringan irigasi dan manajemen air seiring terbatasnya air dan meningkatnya penggunaan air.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kebijakan mengenai modernisasi irigasi yang dikembangkan melalui lima aspek, di antaranya tingkat keandalan suplai air, keandalan jaringan irigasi, manajemen air, sistem kelembagaan dan sumber daya manusia, yang dituangkan dalam 45 langkah kebijakan.
“Hal ini nantinya diharapkan mampu menjawab tentang alokasi air berbasis kebutuhan, terjadinya efisiensi penggunaan air dan pengelolaan irigasi yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya. Menurutnya kebijakan mengenai modernisasi irigasi sudah dirintis sejak lima tahun yang lalu.
Ia menambahkan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga memerlukan dukungan masyarakat sehingga lebih terjaga keberlanjutannya dan perlu komitmen serta kolaborasi dari para pemangku kepentingan. (syam/TN)
Kementerian PUPR Jajaki Dana SBSN Untuk Biayai Paket Pekerjaan Daerah Irigasi
Reviewed by samsul huda
on
February 03, 2018
Rating:
Post a Comment