KPK Harus Buat Regulasi untuk Calon Kepala Daerah Yang Terjerat Kasus Korupsi

JAKARTA (TopNews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah segera mengkaji regulasi bagi calon kepala daerah yang terjerat ke dalam kasus korupsi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, fenomena hari ini patut dipikirkan, yaitu tertangkapnya petahana yang akan maju lagi dalam Pilkada Serentak 2018 akibat korupsi. Apakah karakter regulasi seperti itu, terus dipertahankan atau kita mau melakukan beberapa perbaikan ke depan.
‘’Seharusnya regulasi itu diperbaiki," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2018).
Menurut Febri, terkait masalah korupsi seharusnya semua pihak tidak boleh kompromistis. Itu sebabnya upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal. Mengingat belakangan ini sejumlah calon kepala daerah yang akan maju lagi dalam Pilkada Serentak 2018 terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Kita bicara bagaimana lebih sensitif ketika bersinggungan dengan isu korupsi dan tidak kompromistis dengan isu korupsi itu. Karenanya, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal," ujar Febri.
Meski nantinya terpilih, Febri mengatakan, para kepala daerah yang terlibat korupsi akan tetap berada di dalam tahanan. Sehingga, tidak akan efektif menjalankan roda pemerintahan yang dikepalainya.
"Ditahan saja, konsekuensinya tetap diberhentikan sementara. Apalagi kalau divonis berdasarkan kekuatan hukum tetap tentu saja tidak mungkin menjabat menjadi kepala daerah,"  tutur Febri.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam dua bulan terakhir, KPK menangkap lima kepala daerah melalui OTT. Empat di antaranya merupakan calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018.
Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Dalam kasus yang ditangani KPK, Nyono, Marianus, dan Imas disangkakan sebagai penerima suap, sementara Mustafa diduga sebagai pemberi suap. (syam/TN)