Proyek Pokir DPRD Rawan OTT KPK

GROBOGAN (TopNews) – Proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Grobogan tahun anggaran 2018 di setiap dinas rawan jadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab istilah pokir itu diduga merupakan peralihan dari proyek aspirasi yang dibatalkan keberadaannya oleh Mahkamah Konstitusi(MK) tahun 2014.
Diperoleh keterangan, dari beberapa dinas yang ada di Kabupaten Grobogan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) yang terbanyak jatah pokirnya. Dari APBD 2018 untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 38,5 miliar, sebesar Rp 16 miliar di antaranya terambil untuk pokir DPRD.
Sekda Grobogan Moh. Sumarsono mengatakan,  pokir itu merupakan keputusan sah. Karena diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif melalui pembahasan APBD 2018 hingga penetapannya.  Tetapi apakah pokir sama dengan aspirasi, pihaknya mengaku belum mengetahui.
‘’Kalau dana aspirasi memang dibatalkan keberadaannya oleh MK tahun 2014. Tetapi kalau pokir saya belum mengetahui,’’ kata Sekda Grobogan.  Namun demikian ia telah mengingatkan penanggungjawab anggaran baik pokir maupun nonpokir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hati-hati dalam mengelola anggaran. Sebab menyimpang sedikit saja, fatal akibatnya.
‘’SKPD yang proyeknya banyak seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman Perumahan Rakyat dan lainnya harus hati-hati betul. Sebab pengawasan untuk itu tidak hanya dilakukan Inspektorat. Tetapi Tim Saber Pungli dan KPK juga mengawasinya,’’ katanya.  (syam/TN)