Wakil Ketua KPK Laode: KPK Dihargai, Tetapi Dimusihi Parlemen dan Pemerintah

JAKARTA (TopNews)  - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, stagnasi  Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2017 stagnan, karena banyaknya korupsi yang dilakukan orang-orang politik dan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum.

"Kali ini pulling down, faktornya masih maraknya korupsi di sektor politik dan korupsi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim," kata Laode di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Skor IPK Indonesia tahun 2017 berdasarkan survei Transparency International Indonesia (TII) berada di angka 37 atau sama dengan tahun 2016. Dalam skala 0-100, angka 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih.

Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara. Padahal, pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara.

"Untungnya ada catatan spesial dari TII bahwa kerja KPK dihargai tetapi masih dimusuhi oleh parlemen dan pemerintah," kata Laode seperti dilansir Antara.

Catatan khusus yang dimaksud Laode dalam laporan itu ialah Indonesia telah menempuh waktu panjang untuk melawan korupsi, tetapi sulit untuk meningkatkan peringkat karena dalam lima tahun terakhir hanya berubah dari angka 32 ke 37.

Peningkatan yang tidak signifikan itu terjadi karena kerja dari lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu KPK, untuk memberantas para koruptor menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen.

"Sehingga memang masih ada perlawanan untuk kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di Indonesia," ujarnya.

IPK Indonesia 2017 dalam laporan TII masih berada di bawah rata-rata global (43) dan Asean (41). Dari 11 negara anggota Asean, skor Indonesia sama dengan Thailand. Indonesia bahkan kalah dibanding Timor Leste yang skornya 38, dan tentu berada di bawah Singapura (84), Brunei Darussalam (62), dan Malaysia (47).

Skor IPK diukur dengan menggunakan sembilan sumber data berupa indeks dari bidang hukum, ekonomi, politik, hingga demokrasi.

Salah satu penyebab turunnya skor Indonesia, menurut peneliti TII Wawan Sujatmiko, adalah penurunan angka World Justice Project 2017 yang mengukur efektivitas penegakan hukum dan integritas penegak hukum.

Dari data KPK, dari 2004-2017, ada 17 hakim dan tujuh jaksa ditangkap karena korupsi. Selain itu, 144 anggota parlemen, 69 wali kota/bupati, dan 18 gubernur diproses hukum. (syam/TN)