Grobogan Milad ke-292: Bupati Perlu Turunkan Tim Independen ke PDAM

GROBOGAN (TopNews) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwodadi, Grobogan, Jateng, diminta Bupati Sri Sumarni segera melakukan pembenahan manajemen. Permintaan itu disampaikan kepada Dirut Bambang Pulunggono ketika dilantik menjadi orang pertama di perusahaan itu, Selasa (8/11/2016). Bahkan bupati menegaskan agar pembenahan tersebut dilakukan dengan cepat. Mengingat perusahaan milik BUMD ini, dalam keadaan tidak sehat.
Sebelum Bambang dilantik, perusahaan itu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Jateng. Dari laporan hasil pemeriksaaan (LHP) disimpulkan, bahwa PDAM ini  dalam keadaan tidak sehat. Tidak diketahui mengapa tidak sehat, karena LHP tersebut tidak untuk kosumsi publik. Namun diduga hal itu terjadi akibat pengeluaran untuk gaji karyawan dengan operasional tidak imbang. Yakni lebih banyak yang dikeluarkan untuk kepentingan gaji karyawan dibanding operasional. Maka muncul sindiran, bahwa PDAM sekarang anti tawas, karena dana operasional untuk kepentingan itu tidak mencukupi.
Jumlah karyawan PDAM seperti yang dilaporkan pihak manajemen ke Komisi B DPRD Grobogan, tercatat 339 orang. Mereka tersebar di beberapa kecamatan dan terbanyak di PDAM Induk Jalan Gajah Mada Purwodadi. Dari karyawan sejumlah itu memerlukan gaji Rp 950 juta/bulan. Padahal pendapatannya per bulan hanya Rp 1,8 miliar. Itupun operasional perusahaan mencapai Rp 900 juta lebih. Jadi minus puluhan juta sampai-sampai di tahun 2015 dan 2016 tak mampu membayar THR para karyawannya.
Masih dari laporan pihak manajemen ke Komisi B DPRD, pendapatan perusahaan terganggu akibat tunggakan di tingkat pelanggan yang relatif besar, yaitu Rp 1,9 miliar. Namun bagaimana tunggakan itu terjadi tidak disebutkan. Menurut sebagian pelanggan, mereka menunggak karena merasa hak-haknya sebagai pelanggan tidak dipenuhi pihak perusahaan. Distribusi air bersih seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari jarang terpenuhi. Misalnya terpenuhi airnya dalam keadaan keruh. Akhirnya mereka jengkel dan memilih mogok, tak membayar rekening yang menjadi tanggungjawabnya.
Soal jumlah karyawan yang mencapai 339 orang itu, dinilai over, kebanyakan untuk ukuran PDAM kota kecil seperti Purwodadi.  Maka perlu dirasionalisasi sesuai kemampuan manajemen. Bila tidak, maka BUMD ini tidak segera sehat. Namun untuk membuktikan, bahwa banyaknya karyawan PDAM sebagai ‘’benalu’’ dalam manajemen perusahaan, diperlukan penilaian tim independen dari kalangan akademisi.
Dirut Bambang Pulunggono pernah merencanakan hal itu. Bahkan awal 2018 pihaknya akan mengajukan ke Bupati Sri Sumarni. Tetapi sampai sekarang belum dilakukan karena diduga masih sibuk mempersiapkan penanganan pengolahan air bersih ke pelanggan. Karena uji coba Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru dari proyek Dana Penyertaan Modal APBD 2017  Rp 7,1 miliar, belum menghasilkan air yang jernih di mata pelanggan. Meskipun pihak PDAM menilainya hasil uji coba IPA sudah memenuhi standar air bersih.
Dirut PDAM Bambang mengakui, bahwa PDAM tengah membenahi masalah utama yang dikeluhkan pelanggan, yaitu air yang tidak jernih dan distribusi yang kurang lancar. Akibatnya kebutuhan pelanggan tak dapat terpenuhi. Dengan IPA baru, katanya, kebutuhan pelanggan terpenuhi karena ada tambahan debit 50 liter/detik. Sebelumnya IPA lama mengolah 150 liter/detik, bila digabungkan dengan IPA baru, maka mampu mengolah 200 liter/detik. Oleh manajemen dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencapai  17.000 orang di Kota Purwodadi dari 28.454 orang pelanggan aktif se kabupaten.
Seperti dilaporkan sebelumnya, di mata pelanggan, hasil uji coba IPA itu, belum optimal. Karena kebutuhan pelanggan dalam kota belum terpenuhi. Selain itu, air yang didistribusikan ke pelanggan dalam keadaan keruh. Maka dipandang mendesak Tim Independen Akademisi diturunkan untuk meneliti keberadaan manajemen dan teknis pengolahan air bersih PDAM Purwodadi. Sehingga titik lemah dari sisi tersebut dapat diketahui untuk bahan perbaikan nyata ke depan. (syam/TN-habis)