Grobogan Milad ke-292: PDAM Harus Segera Diselamatkan Dari Kebangkrutan

GROBOGAN (TopNews) – Misi visi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwodadi, Grobogan, Jateng, adalah memberikan pelayanan ketersediaan air bersih yang sehat, lancar dan jernih untuk masyarakat, khususnya pelanggan di daerah itu. Namun beberapa kriteria mengenai pelayanan air bersih tersebut belakangan dipertanyakan masyarakat. Sebab air yang didistribusikan ke pelanggan tidak lancar, dalam keadaan keruh dan diduga tidak sehat.
Tingkat kekeruhan air bersih itu diduga berada di ambang batas, maka umumnya pelanggan menilainya tidak sehat. Meski demikian, air tersebut tetap dibutuhkan warga Purwodadi untuk kebutuhan sehari-hari. Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) secara rutin mengadakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan milik BUMD ini.
Berawal dari banyaknya pengaduan masyarakat mengenai keberadaan air bersih PDAM itu, BPKP menemukan indikasi, bahwa perusahaan tersebut bangkrut bila tak segera diselamatkan melalui dana penyertaan modal atau dana pinjaman yang lain. Mengapa ? Karena tahun 2015 dan 2016 antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang.
Pendapatan PDAM dilaporkan per bulan hanya mencapai Rp 1,8 miliar. Dari jumlah itu, Rp 950 juta di antaranya habis untuk gaji 339 orang karyawan, dan selebihnya Rp 900 juta untuk kepentingan operasional. Lalu dimana untungnya, padahal PDAM punya kewajiban mengembalikan dana penyertaan modal yang diperoleh dari APBD, ke Pemkab.
‘’Dua tahun berturut-turu PDAM itu tak dapat memberikan kontribusinya ke Pemkab Grobogan. Sebab keuangannya dalam keadaan minus. Itu sebabnya, PDAM harus diselamatkan dari kebangkrutan,’’ kata Ketua LSM Hizib Syamsulhudha di Purwodadi, Grobogan, Jateng, kemarin.
PDAM memang tengah melakukan upaya pembenahan. Di antaranya melalui penambahan satu unit instalasi pengolah air (IPA), penggantian pipa-pipa distribusi dan pembenahan manajemen. Di bidang manajemen dibuat koordinator pelaporan di masing-masing wilayah. Misalnya di Perumda Purwodadi, seorang karyawan PDAM di lingkungan perumahan itu, diminta jadi koordinator pelaporan.
Namun entah karena apa sistem pelaporan itu tidak jalan. Terbukti setiap laporan mengenai kondisi air yang keruh, tak pernah ada tindakan nyata. Akibatnya LSM Grobogan demo ke PDAM. Mereka protes berat terhadap kondisi air yang tak sehat, keruh dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Sebelum itu, LSM menyampaikan keluhannya ke Komisi B DPRD. Jajaran pimpinan PDAM diundang komisi tersebut untuk mendengarkan keluhan LSM dan pelanggan. Janjinya mereka segera memberikan pelayanan air bersih ke pelanggan dengan baik. Namun hingga kini janji tinggal janji. Air yang didistribusikan belum ada tanda-tanda berubah menjadi lebih jernih dan lancar.
Sementara itu, pendapatan PDAM tahun 2015-2016 tidak memenuhi target, alias minus. Praktis tidak dapat memberikan kontribusi ke Pemkab melalui pendapatan asli daerah sendiri (PADS).  Dari internal PDAM menyebutkan, bahwa tunggakan pembayaran rekening cukup besar, yaitu Rp 2 miliar lebih. Pihak manajemen telah membuat tim penagihan ke pelanggan. Belum diketahui sejauhmana hasilnya.
Ada yang bilang, over karyawan di perusahaan BUMD itu, oleh sementara pihak dituding sebagai salah satu penyebab kolepnya PDAM tersebut. Karena sebagian besar pendapatannya tersedot untuk gaji karyawan. Jumlah karyawan mencapai 339 orang. Jumlah itu terlalu banyak untuk ukuran PDAM Grobogan.
Inilah yang secepatnya perlu dikaji Tim Independen Akademis. Karena hal itu merupakan benalu yang cukup menggangu napas perusahaan.  Lebih lagi pendapatan PDAM tahun 2015-2016 hanya sekitar Rp 1,8 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp 950 juta habis digunakan untuk gaji karyawan. Selebihnya Rp 900 juta untuk operasional seperti bayar listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA), beli tawas, bahan bakar disel (jenset), perawatan pipa-pipa bocor dan lainnya. (syam/TN-bersambung)