Ketua DPR Minta KPK Kaji Manfaat Mundarat Pilkada Langsung dan Tidak

TOPNEWS - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji baik-buruknya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung maupun tidak langsung. Hal itu demi meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pilkada.

"Kami minta KPK melakukan pengkajian. Apakah benar yang disampaikan sebagian masyarakat di DPR bahwa Pilkada langsung ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," kata Bambang di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).

Bamsoet – panggilan akrabnya - menyebut penghuni senayan sering menerima laporan, bahwa pilkada langsung banyak melahirkan pelaku-pelaku korupsi. Bamsoet juga menerima laporan adanya pengeluaran yang tidak sedikit yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

"Kami memberikan masukan berdasarkan masukan masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya. Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah lantaran untuk maju sebagai kepala daerah dibutuhkan biaya sangat tinggi, dan ujung-ujungnya korupsi," kata Bambang.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyanggupi permintaan Bamsoet itu. Agus berjanji mengkaji ulang Pilkada langsung maupun tidak langsung dengan mengundang para petinggi lembaga negara dan pakar politik.

"Kita akan melakukan kajian lagi, kajian pasti kita akan melibatkan banyak stakeholder, tadi juga Pak Syamsudin Haris dari LIPI juga datang. Nanti kita undanglah banyak ahli banyak pakar kita undang, untung-ruginya, baik-buruknya, apakah pilkada langsung atau apakah pilkada keterwakilan seperti yang lalu," kata Agus. (syam/TN)