Lelang Proyek Sarat Korupsi, KPK Undang LKPP & Sekda Provinsi Jawa Tengah

JAKARTA (TopNews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sekda 10 provinsi dan kota di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).
Mereka diundang untuk rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa. Karena lelang proyek pengadaan barang itu, sarat dengan korupsi.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rakor itu dilakukan setelah KPK mencermati maraknya korupsi proyek-proyek pengadaan barang/jasa di daerah dan tingginya alokasi keuangan negara untuk membiayai pengadaan barang/jasa tersebut. Bahkan tidak sedikit proyek-proyek  yang terbengkelai akibat korupsi.
Dalam rapat ini, KPK memilih 10 daerah yang punya anggaran pengadaan barang dan jasa paling besar. "Hal ini bertujuan agar korupsi dari proyek pengadaan barang/jasa itu dapat dicegah, sehingga tidak merugikan keuangan negara," kata Febri di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018). Hal yang dibahas dalam rakor itu adalah tentang inovasi dalam pengadaan barang/jasa.  Ia mengatakan, KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan cara memfasilitasi LKPP dan pemerintah daerah untuk memberi saran dan kritik di titik rawan pengadaan.
"Selain itu, ada pula tentang konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan dalam satu paket proyek. Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang/jasa lebih terjaga," ujar Febri. Selama 2015-2017, lanjut Febri, ada 6.682 paket pekerjaan yang gagal lelang. Sebanyak 41 persen berupa konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi (badan usaha).
Penyebab kegagalan, di antaranya penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukan dokumen penawaran.
"Selain itu tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih adanya praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Termasuk adanya industri dan produk dalam negeri yang belum menguasai pasar, serta UMKM yang belum banyak berperan," tutur Febri. Rakor itu berlangsung tertututp, dihadiri Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa, Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang, Sekda Jawa Barat, Sekda Kota Bandung, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, Sekda Jawa Timur, Sekda Kota Surabaya, Sekda Sulawesi Selatan, Sekda Kota Makassar. (syam/TN)