Pemerintah Tak Intervensi Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

JAKARTA (TopNews) - Pilkada Serentak 2018 tetap berlangsung sesuai koridornya. Namun proses penindakan terhadap tersangka yang terjerat dugaan korupsi tetap berlanjut dengan tidak pandang bulu. Sedikitnya enam calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Pemerintah sempat mengimbau agar KPK menunda penetapan status calon kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi. Alasannya, hal tersebut dapat mempengaruhi proses pilkada yang sedang berjalan.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyambut baik imbauan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Menurutnya, imbauan itu bukan merupakan bentuk intervensi melainkan pertimbangan.
"Jadi gini bukan intervensi. Kalau ada imbauan begini begitu merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan KPK," kata Basaria usai seminar di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2018).
Basaria menilai pemerintah ingin KPK mempertimbangkan setiap penetapan status calon kepala daerah agar lembaga anti rasuah tersebut tidak terseret tuduhan berpolitik.
"Jangan sampai KPK dianggap ikut berpolitik," ujar Basaria.
Ia menegaskan, bahwa penetapan status tersangka kepada enam calon kepala daerah itu didasarkan pada pendalaman dan perhitungan yang matang. Tidak ada sentimen yang dibangun KPK terhadap beberapa calon yang tengah berlaga di Pilkada Serentak 2018.
"Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, sama sekali tidak dilatarbelakangi karena yang bersangkutan ikut menjadi calon dalam pilkada ini. Jadi KPK tidak ada target-target khusus untuk mentersangkakan calon-calon kepala daerah," jelasnya.
Namun dirinya menambahkan bahwa status tersangkan korupsi harus disematkan kepada calon kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan transaksi korupsi. "Kalau benar-benar memang itu dalam keadaan tertangkap tangan, mau tidak mau harus dilaksanakan," kata Basaria. (syam/TN)