Basaria Panjaitan: KPK Sudah Tangani Kasus Korupsi 18 Gubernur & 75 Bupati

TOPNEWS  - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengatakan, bahwa  lembaganya sengaja memberikan pembekalan bagi calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat. Hal itu untuk mengingatkan agar kepala daerah terpilih nanti tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami melakukan lebih awal karena faktanya dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK, sebelum menjadi kepala daerah, masih calon, sudah ada yang melakukan tindak pidana korupsi,”  kata Basaria di Bandung, Selasa (17/4/2018).
Ia mengatakan hal itu ketika memberikan pembekalan calon kepada calon kepala daerah di Gedung Sate, Bandung.
Menurut Basaria, hingga saat ini, KPK sudah menangani 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota karena terjerat kasus korupsi. ‘’Tujuan kedatangan KPK ke sini, kalau terpilih, Anda tidak termasuk dalam ranah grup itu,” ujarnya.
Ia mengatakan, banyak kepala daerah terjerat korupsi karena biaya yang dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah tak sedikit. Gaji plus insentif yang diterima kepala daerah tidak sebanding dengan biaya yanjg dikeluarkan untuk pilkada.
Mengutip kajian dari Kementerian Dalam Negeri,  ia mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk pilkada di tingkat bupati dan wali kota sebesar Rp 20 miliar- Rp 30 miliar. "Sedangkan yang kita lihat kekayaan rata-rata paling tinggi Rp 7 miliar - Rp 9 miliar. Walaupun ada beberapa yang besar, umumnya segitu. Walau calon bupati atau wali kota memberikan seluruh harta kekayaannya pun, itu masih kurang,” jelasnya.
Berbagai modus digunakan untuk mengumpulkan dana sebagai modal pilkada, seperti pungutan ijon proyek yang kerap terjadi di daerah dengan calon inkumben. Ada juga modus memanfaatkan anggota keluarga yang menjabat sebagai kepala daerah inkumben untuk mengumpulkan dana.
"Ini fakta yang ditangani KPK. Ada juga bapaknya yang menjabat tapi memanfaatkan jabatannya guna mencari dana untuk kepentingan anak atau istrinya,” tutur Basaria. (syam/TN)