Kapolri Tito Minta Jajaran Kedepankan Promoter Demi Meraih Legitimasi Rakyat

TOPNEWS – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta mengedepankan kinerja profesional, modern, dan terpercaya (promoter) demi mendapatkan legitimasi masyarakat.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, reformasi birokrasi dalam lembaga kepolisian terus dilakukan sejak dua tahun terakhir. Lewat program promoter, sejumlah satuan di tubuh Polri melakukan reformasi birokrasi dengan baik. Ha ini dilakukan supaya Polri meraih legitimasi dari masyarakat.
"Reformasi birokrasi merupakan tuntutan jaman dari situasi bangsa saat ini, dan harus berjalan sampai ke level organisasi Polri di wilayah," kata Jenderal Tito di Aula Muryono Polda Jabar, Selasa (3/4/2018).
Ia mengatakan hal itu saat penandatanganan MoU keputusan bersama tentang tata cara zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi melayani
Polri bekerja sama dengan Kemenpan RB, melakukan penilaian terhadap satuan kerja dan satuan wilayah agar melakukan perubahan.
"Penilaian dilakukan untuk mengubah mindset birokratnya dan sistem kerja lebih baik, terperinci, transparan, dan humanis," ujar Tito.
Ia menyarankan para Kapolres di seluruh Indonesia agar membaca buku Demokratik Polri karangannya. Ada buku khusus karangan Kapolri Tito dengan judul Demokratik Polri, disitu dibahas tentang pendekatan kasatwil dalam menjalankan fungsi sebagai anggota Polri sesuai promoter.
Dalam buku tersebut, ada dua sisi pemahaman sebagai anggota polri. Yakni harus bisa mengedapankan profesionalitas hukum dan legitimasi masyarakat.
"Ada satu kasus di Lampung, di mana Polsek setempat menangkap kepala desa lalu masyarakat mengamuk dan menyerang markas polsek. Kapoldanya telepon saya bahwa situasi mencekam. Saya hanya menilai dari kasus di Lampung itu legitimasi rakyat belum kuat. Ini menjadi pola agar dipahami oleh seluruh Kasatwil," tutur Kapolri.
Tito memahami situasi di lapangan yang begitu kompleks. Namun harus dicermati mendalam. "Jadi penanganan seperti di Lampung itu bukan salah, hanya tidak tepat. Sekarang bukan lagi jamannya kekuatan (power of abuse) melainkan pendekatan secara persuasif, agar legitimasi masyarakat bisa kita dapatkan," jelasnya. (syam/TN)