Ketua DPR RI: Usulkan Pemilu Tak Langsung, Pasti Banyak Yang Protes

JAKARTA (TopNews) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui, bahwa usulannya agar sistem Pemilu di Indonesia dikembalikan menjadi sistem pemilihan tidak langsung. Usulan itu, dipengaruhi beberapa pihak, satu di antaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan, usulan itu disampaikan pada akhir Februari 2018 setelah melakukan perbincangan dengan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
“Saya beberapa kali datang ke acara KPK dan mereka menyampaikan keprihatinannya karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus meningkat dan operasi tangkap tangan (OTT) tak bisa dicegah,” kata Bamsoet di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Bamsoet mengatakan, mereka mendalami akar persoalan bahwa sebenarnya banyak OTT kepala daerah  yang diakibatkan karena sistem politik pemerintahan langsung. Mengapa ? Karena pemilihan itu berbiaya tinggi dan mendorong para calon melakukan kegiatan tidak terpuji.
Bambang mengatakan, Pahala Nainggolan menyebut jika sistem Pemilu dikembalikan ke pemilihan umum tidak langsung maka pengawasan korupsi akan lebih mudah.
“Pasti banyak yang protes karena sistem demokrasi kita akan dianggap mundur. Tapi kita harus kembali ke masyarakat apakah Pemilu langsung sudah memberikan manfaat ke masyarakat atau lebih banyak buruknya," ujarnya.
Karena menurutnya, di luar kasus transaksional juga menimbulkan masalah sosial, ada anak dapat uang Rp 200 ribu dari calon satu, bapaknya dapat uang Rp 500 ribu dari calon lainnya, berakhir dengan pertengkaran.
Bamsoet mengkonfirmasi bahwa suara-suara serupa juga disampaikan elemen lainnya sehingga usulan itu tidak hanya berasal dari KPK.
Pihaknya meminta fraksi di DPR RI untuk membahas masalah itu, guna menghimpun suara dari masing-masing partai.
Menurut Bamsoet, pihaknya tidak bisa berharap dari seorang yang terpilih karena membeli jabatan dengan uang puluhan miliar untuk bekerja lima tahun ke depan. Lebih-lebih berjanji secara maksimal untuk masyarakat. Pemerintah juga menyatakan keprihatinannya karena kepala-kepala daerah itu berada di bawah Kemendagri.
“Kita kembalikan ke parpol untuk melakukan kajian sesuai suara partai untuk kemudian ambil keputusan di DPR RI,” paparnya. (syam/TN)