KPK Geledah Pemkab Mojokerto, Mendagri Tjahyo Mengaku Kehabisan Kata-kata

JAKARTA (TopNews) -  Sedikitnya 14 dinas di Pemkab Mojokerto, termasuk Kantor Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), rumah dinas dan rumah pribadinya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu membuat Mendagri Tjahyo Kumolo kaget hingga kehabisan kata-kata. "Saya nggak bisa ngomong lagi ya. Setiap ada kejadian saya bilang mudah-mudahan ini yang terakhir. Ternyata masih ada lagi kepala daerah yang disasar KPK," kata Tjahjo di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (26/4/2018). Ia mengaku, bahwa  pihaknya telah berupaya mencegah adanya tindakan korupsi di tubuh pemerintah daerah, namun kejadian yang sama terus berulang. Ia sudah berulang kali memperingatkan seluruh pemda untuk berhati-hati terhadap area-area rawan korupsi.

"Kami juga sudah turun terus ke daerah mengumpulkan bupati, wali kota, gubernur, DPRD dengan KPK. Dengan tim KPK kami sudah sering ke lapangan. Tim Dirjen Kemendagri apalagi. Pokoknya setiap ketemu kami selalu mengingatkan mereka agar hati-hati terhadap area rawan korupsi," ujar Tjahjo.

Mengenai perencanaan anggaran, mekanisme pemberian barang dan jasa, dan berkaitan dengan dana hibah dan bansos yang berkaitan dengan retribusi dan pajak itu diminta untuk hati-hati. Sekarang KPK sudah mengendus masalah jual beli jabatan.

‘’Ini harus hati-hati. Lho kok sekarang Mojokerto yang bermasalah. Casenya pasti sama dengan daerah – daerah lain yang disasar KPK," lanjutnya. (syam/TN) Tjahjo mengimbau kepala daerah maupun anggota dewan untuk tak lagi tersangkut korupsi. Ia meminta transparansi supaya  dijunjung tingginya dalam pemerintahan. Ikuti mekanisme yang ada jangan dipaksakan harus fokus saja. Kepentingan masyarakat yang harus diutamakan. KPK telah menggeledah 14 tempat di Pemkab Mojokerto. Penggeledahan ini disebut terkait kasus dugaan gratifikasi pendirian tower seluler (BTS). Hal itu dikatakan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa di rumah dinasnya, Jalan A Yani. Menurut dia penggeledahan yang dilakukan sejak Selasa (24/4/2018) terkait persoalan tower BTS yang terjadi tahun 2015.