OTT Bandung Barat, Tim KPK Tak Bawa Bupati Abu ke Jakarta Karena Kemanusiaan

JAKARTA (TopNews)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja tidak membawa Bupati Bandung Barat, Jabar, Abu Bakar ke Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebab saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berlangsung di Pemkab Bandung Barat, bupati itu dalam keadaan kurang sehat.
Tim Satgas Penindakan KPK tidak membawa Bupati Bandung Barat itu ke Jakarta karena alasan kemanusiaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap Abu Bakar di kediamannya.
"Yang pasti atas dasar kemanusiaan, tim mempertimbangkan untuk tidak membawa bupati malam tadi ke Jakarta, dan meminta bupati membuat surat pernyataan, serta tim melakukan pemeriksaan awal terhadap bupati di rumah yang bersangkutan," kata Febri di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).
Abu Bakar ketika diperiksa dalam keadaan kurang sehat. Maka dia diminta cek kesehatan di RS Boromoomeus, Bandung. Febri mengatakan saat ini, tim penyidik KPK dan pihak kepolisian sedang berada di RS itu untuk menunggu proses pengobatan kemoterapi yang dijalani Abu Bakar.
"Siang ini, Tim KPK dan Polri sedang berada di RS Boromeus Bandung untuk menunggu proses pengobatan kemo Bupati Bandung Barat yang sedang dilakukan," katanya.
Dia berharap tim dokter Rumah Sakit Boromomeus dapat bekerja secara profesional dalam menangani Abu Bakar. KPK juga mengingatkan para pihak untuk tidak menghalangi kerja-kerja pemberantasan korupsi yang tengah dijalankankan Tim Satgas Penindakan KPK.
"Kami harap tim dokter dapat menjalankan tugas secara profesional dan tidak ada pihak-pihak lain yang menghalang-halangi pelaksanaan tugas KPK," katanya.
Sebelumnya, tim Satgas KPK menangkap sejumlah pihak dalam OTT di Bandung Barat, Selasa (10/4) malam.  Dari 7 orang yang diamankan, salah satunya adalah bupati aktif di Bandung Barat, Jabar. Namun, saat ini hanya enam orang yang dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Enam orang tersebut terdiri dari unsur PNS, kepala dinas dan swasta. (syam/TN)