OTT Anggota DPR, Ketua KPK Prihatin Pejabat Kementerian Keuangan Bersekongkol

JAKARTA (TopNews.Com) -  Ketua KPK Agus Rahardjo menyayangkan terlibatnya pejabat kementerian keuangan dalam kasus tersebut dalam persekongkolan mempermainkan anggaran dengan anggota DPR RI. Padahal pemerintah telah menggalakkan program yang berbasis internet.

"Sudah ada program e-Budgeting, e-Planning dan segala macam program perencanaan anggaran yang sudah transparan. Tetapi pejabat kementerian itu, nekad cari masalah,"  kta Ketua KPK Agus di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5/2018).

Program itu, seharusnya dapat dilaksanakan secara baik oleh seluruh elemen pemerintah. Dengan begitu, dapat meminimalisir adanya kecurangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah. Meski diakui olehnya saat ini masih ada saja pertemuan antara pemerintah dan pengusaha sebelum pelelangan proyek berlangsung.

"Nah di sini masih ada lobi-lobi yang memungkinkan adanya kecurangan. Jangan sampai hal ini terjadi lagi," ujar Agus.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan yang telah membantu dan bekerjasama mengungkap kasus itu. Pihaknya berharap agar kerjasama itu, terus berlanjut.

Adapun dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menetapkan Amin Santono, Eka Kamaluddin dan Yaya Purnomo ‎sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai pemberi, Ahmad Ghiast disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ‎Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (syam/TN)