Saut Situmorang: KPK Tegaskan OTT di Blitar dan Tulungagung Tidak Ada Unsur Politis

JAKARTA (TopNews.Com) -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, bahwa tidak ada unsur politis dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Ia mengatakan, pihak – pihak yang mempersoalkan tindakan OTT KPK itu, sebaiknya mengujinya lewat jalur hukum. Menurutnya, banyak instrument yang bisa menampung kegaluan tersebut. Yaitu melalui prapradilan, banding, dan lainnya.

‘’Jadi debat tentang kerja-kerja OTT KPK itu akan lebih elegan bila dilakukan di pengadilan," kata Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuingan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/6/2018).

Bagi Saut, kritik terhadap kinerja KPK merupakan hal lumrah. Sebab, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

"KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," ujar Saut dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan OTT yang dilakukan KPK terhadap dua kadernya.

"Saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya? Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," kata Hasto dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (10/6/2018).

"Ada apa di balik ini?" lanjut dia.