Jual Beli Fasilitas di Lapas Sukamiskin Bandung, Tampar Muka Kemenkum - HAM

 TOPNEWS.COM – Jual beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jabar, sungguh merupakan tamparan berat bagi Kemenkumham. Karena selama ini, Kemenkum HAM menyatakan sudah berhasil menjadikan lapas itu, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Itu sebabnya, KPK minta Kemenkumham mereformasi total Lapas Sukamiskin dan lapas/rutan lainnya dalam pengelolaan napi di lapas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen membuktikan adanya rumor bahwa selama ini petugas lapas banyak menyalahgunakan wewenang dalam mengelola  lembaga pemasyarakatan itu, untuk kepentingan pribadi.

"KPK betul-betul menyesalkan peristiwa ini. Kami anggap hal itu, sesuatu yang penting karena dapat membuktikan adanya rumor yang terjadi selama ini. Yaitu di lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh para petugasnya," kata Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

Bentuk penyelewengan kewenangan di Lapas Sukamiskin itu, ditampilkan KPK dalam sebuah video. Bentuk-bentuk penyelewengan tersebut ditemukan penyidik antara lain jual beli kamar, izin keluar lapas, hingga fasilitas lain yang dijadikan ladang bisnis petugas lapas.

" KPK juga menemukan sejumlah penyimpangan dan sikap diskriminatif yang diberikan sejumlah pihak. Mulai dari kepemilikan HP, jam besuk lebih lama, fasilitas tambahan dalam sel seperti AC, dispenser, TV, kulkas,"  ujar Laode.

KPK berharap OTT Kalapas Sukamiskin, bisa dijadikan Kementerian Hukum dan HAM membenahi  rumor – rumor seperti itu (jual beli kamar dan lainnya). Pasalnya bentuk penyelewengan tersebut terjadi di lapas yang dekat dengan Ibu Kota Pemerintahan (Jakarta). Ia tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk penyelewengan di lapas atau rutan di seluruh Indonesia yang minim pengawasan.

KPK berharap apa yang ditemukan hari ini jadi titik awal pembenahan dari  sistem pemasyarakatan. Kami mengimbau Kemenkumham, Dirjen PAS untuk betul-betul fokus karena kalau lapas yang dekat dengan Ibu kota, lapas yang sangat high profile masih bisa terjadi penyelewengan seperti itu.

Laode mengatakan,  Lapas Nusakambangan pun terjadi penyimpangan. Semula pihaknya berpikir, bahwa Lapas Nusakambangan mewakili gambaran umum atau keadaan yang didapatkan di Lapas Sukamiskin. Ternyata tidak, bahkan keberadaan lapas itu justru merupakan gambaran tenjtang seluruh lapas di Indonesia.

KPK, kata Laode, siap membantu Kemenkum HAM melakukan pembenahan terhadap sistem pemasyarakatan dalam lapas maupun  rutan. (syam/TN)