Laode: Sekjen Menkum HAM Lebih Dominan Mengurus Lapas-Rutan Dari Pada Dirjen PAS

TOPNEWS.COM -  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, sarana dan sistem pengaduan masyarakat yang dikelola Lapas hingga Kemenkum HAM belum efektif.  Sehingga banyak aduan yang tidak ditanggapi. Meskipun aduan itu bernilai koreksi terhadap keberadaan lapas maupun rutan.

Selain itu, minimnya petugas dan kapasitas lapas yang over kapasitas, menyebabkan salah satu pengaduan masyarakat tersebut, tidak ditindaklanjuti.

"Kurangnya pengawas internal Kementerian dan Ditjen Pas pada Lapas ini saya rasa pikir perlu menjadi catatan Komisi III," kata Laode saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2018).

Ia mengatakan, pengelolaan lapas maupun rutan lemah karena adanya dualisme pengurus, yaitu Sekjen Kemenkum HAM dan Dirjen PAS.

"Sebenarnya bukan Bu Dirjen Pas (Sri Puguh Budi Utami-red) yang berkuasa, tapi Sekjen Kemenkum HAM (Bambang Rantam Sariwanto-red). Makanya pernah Dirjen Kemenkum HAM sebelumnya mengundurkan diri.

‘’ Jadi kalau ada rapat Komisi III dengan Kemenkumham tolong ini di mainstream karena Ibu Dirjen hanya ngomong tentang teknik saja," kata Laode.

Ia mengatakanm dua lisme kepemimpinan itu, menjadikan pengawasan di tingkat lapas maupun rutan lemah. Terbukti Kalapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, banyak melakukan pelanggaran serius tak terpantau. Hingga akhirnya KPK menangkapnya melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Laode, KPK telah melakukan kajian sejak tahun 2008 tentang sistem di Lapas maupun rutan. Hasil kajian itu, telah diberikan kepada pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari hasil itu, ucap Laode, belum seluruhnya dijalankan.

"Rekomendasinya belum dijalankan secara utuh," ujar Laod. Satu di antaranya, tidak ada kode etik yang ketat bagi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian, terdapat rendahnya keterbukaan informasi pemberian asimilasi.

Seperti bebas bersyarat, cuti bersyarat, rendahnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pelayanan masyarakat. (syam/TN).