Perkara BLBI, Jaksa KPK Hadirkan Mantan Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Todung

TOPNEWS.COM - Dua orang saksi penting dalam sidang lanjutan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/7/2018).

 "JPU berencana menghadirkan dua orang saksi, yaitu mantan Wakil Presiden Boediono dan pengacara Todung Mulya Lubis," kata Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018).

Dua orang yang akan bersaksi adalah Wakil Presiden ke-11 Boediono. Namun yang bersangkutan dalam perkara ini bersaksi sebagai mantan Menteri Keuangan. Boediono juga selaku mantan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Saksi lainnya adalah advokat senior Todung Mulya Lubis. Todung pernah menjadi salah satu tim hukum di BPPN dan KKSK yang ikut menangani sejumlah obligor yang menerima  BLBI. Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait penerbitan SKL- BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Jaksa KPK mengatakan, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Menurut jaksa, Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan misrepresentasi dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.  (syam/TN)