Prabowo Subianto Akhirnya Pilih Sandiaga Uno Jadi Pendampingnya Dalam Pilpres 2019

TOPNEWS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memilih Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pendampinganya dalam Pilpres 2019. Dipilihnya Sandiaga mengagetkan banyak pihak. Karena sebelumnya PKS sebagai koalisi Gerindra ngotot mengajukan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya memilih Sandiaga sebagai cawapresnya dengan sejumlah pertimbangan. "Pimpinan tiga partai politik, yaitu PKS, PAN, dan Gerindra telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya Prabowo Subianto dan saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk masa bakti 2019-2024," kata Prabowo di halaman rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018) pukul

23.30 WIB.

Pengumuman dipilihnya Sandiaga Uno itu, tidak dihadiri perwakilan dari Partai Demokrat. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Andi Arief membocorkan hasil pertemuan Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018) malam.

Sejumlah pimpinan partai politik (parpol) anggota partai koalisi ikut berkumpul di rumah SBY.Pertemuan itu berlangsung sebagai jawaban atas penolakan Partai Demokrat terhadap Cawapres Sandiaga Uno.

 Andi Arief menyebut setidaknya ada beberapa tuntutan yang disampaikan Partai Demokrat. Partai ini

menolak pencawapresan Sandiaga Uno karena melanggar etik berkoalisi. Sandiaga berasal dari satu Partai Gerindra.

Partai Demokrat menuntut agar Prabowo kembali kepada skenario awal, yakni menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya. Apabila tuntutan untuk menjadikan AHY sebagai cawapres ditolak, maka Partai Demokrat menuntut agar dicari cawapres alternatif.

Partai Demokrat akan memutuskan sikap politiknya pada Jumat pagi apakah tetap bergabung dengan Prabowo Subianto atau bergabung dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Partai Demokrat besok pagi akan menyatakan sikap terhadap kelanjutan dalam koalisi ini karena menurut aturan tidak boleh netral," ujar Andi Arief. (syam/TN)