Komisi IV dan VI DPR Segera Gelar Rapat Gabungan Bahas Polemik Impor Beras

TOPNEWS.COM -  Komisi IV dan VI DPR RI segera mengadakan rapat gabungan soal polemik impor beras antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga mengatakan,  dalam itu, pihaknya akan mengundang Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.

"Pimpinan Komisi IV DPR sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Komisi VI DPR dan pimpinan DPR dalam rangka persiapan rapat komisi gabungan, Komisi IV dan Komisi VI DPR dalam beberapa pekan ke depan," kata Viva di Jakarta, Kamis (20/9/218).

Polemik impor beras antara Kemendag dan Bulog menyeret kementerian pertanian. Data produksi beras dari kementan dinilai meleset sehingga menyebabkan kebijakan adanya impor beras.

Dikatakan, tujuan rapat komisi gabungan, pertama, mengundang menteri perdagangan, menteri pertanian, dan Dirut Bulog untuk menjelaskan pencapaian kinerja atas tugas pokoknya. Kementan menjelaskan tentang data produksi pangan (beras), Kemendag melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan, dan Bulog menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal.

Tujuan rapat juga untuk memastikan kestabilan harga pangan namun tetap mensejahterakan petani. Selain itu untuk membahas mengenai rencana membentuk lembaga pemerintah di bidang pangan.

Pemerintah kata Viva, masih utang janji. Amanat Pasal 126, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada presiden.

Dengan terbentuknya lembaga pangan diharapkan kordinasi anatara lembaga yang berkaitan dengan ketersediaan pangan akan semakin baik. Selain itu lembaga itu, juga akan menjamin harga dan pasokan pangan.

"Jika lembaga pangan nasional terbentuk melalui Peraturan Presiden, akan dapat memberi manfaat. Pertama, kelembagaan birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pangan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkron sehingga lahir satu pintu kebijakan pangan nasional," kata Viva Yoga. (syam/TN)