Wakil Ketua KPK: Diduga Korupsi Berjamaah Tak Hanya Terjadi di Malang, Sumut dan Jambi

TOPNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menduga, bahwa korupsi masal yang melibatkan eksekutif dan legislatif tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, Jambi, dan Kota Malang. Hal serupa juga terjadi di daerah lain-daerah lain.

Pihaknya mengaku telah menerima aduan dari beberapa daerah terkait indikasi korupsi berjamaah seperti itu. "Indikasi ke arah itu memang ada. Bahkan beberapa daerah sudah mengadukannya ke KPK. Tapi semoga saja hal tersebut tidak berlanjut," kata Saut di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Ia menegaskan, pengaduan itu, segera ditindaklanjuti KPK. Namun KPK juga tetap akan melakukan kegiatan pencegahan dan sosialisasi antikorupsi di daerah-daerah.

Salah satu yang akan disosialisasikan yakni terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-governtment) di pemerintahan daerah.

Saut mengatakan, tidak semua daerah mengabaikan arahan KPK. Tak sedikit pejabat di daerah yang mau mendengarkan dan menghentikan praktik bagi-bagi duwit.

"Ada daerah yang karena disupervisi KPK, daerah tersebut kemudian menjadi baik. Semoga daerah lain seperti itu," ujar Saut.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Zumi Zola didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Zumi diduga menyuap para wakil rakyat tersebut senilai Rp 16,5 miliar.

Sebelum Zumi, KPK juga menangkap tangan anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Jambi karena terlibat kasus suap. Kasus yang melibatkan Zumi merupakan pengembangan dari OTT tersebut.

Kasus suap berjamaah juga menimpa 38 anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka dipidana karena menerima suap dari Gubernur Gatot Pudjo Nugroho.

Terbaru KPK menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur sebagai tersangka kasus suap penetapan APBD Perubahan 2015 dan gratifikasi. (syam/TN)