KPK Dalami Uang IMB Proyek Maikarta Dari Kepala Dinas ke Bupati Bekasi

TOPNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penerimaan uang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Dinas (Kadinas) ke Bupati Bekasi nonaktif  Neneng Hasanah Yasini. Pendalaman itu terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jabar.

"Dugaan uang IMB dan izin-izin lainnya yag diterima bupati dari sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi tengah kami dalami," kata Juru Bicara KPK  Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, izin itu memerlukan rekomendasi kepala dinas. Dan kepala dinas pasti mengkoordinasikannya dengan bupati. Maka pendalaman tersebut sangat diperlukan.

"Pembangunan proyek Maikarta di Cikarang dilakukan setelah adanya IMB. Disinilah menjadi poin yang kami cermati dalam penyidikan ini sehingga dugaan penerimaan kepala dinas jadi concern penyidik," ujarnya.  Meikarta adalah proyek propert milik PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek itu dikerjakan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi. KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.  Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Sahat MBJ Nahar,  Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR  Neneng Rahmi.

Kemudian, Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan sejumlah pihak diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas. (syam/TN)