OTT Bupati Bekasi dan 7 Anak Buahnya Terkait Suap Izin Proyek Meikarta Seluas 774 Hektare

TOPNEWS.COM - Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap perizinan proyek pembangunan propert Meikarta di Kabupaten Bekasi. Izin penggunaan lahan dari Pemkab Bekasi yang diberikan kepada Meikarta mencapai 774 hektare yang dilakukan dalam tiga tahap.

Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare. Luasan ini dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

‘’Meikarta merupakan properti super besar. Di dalamnya akan dilengkapi dengan pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, olah raga, hiburan dan lainnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018) malam.

Ia mengatakan pemberian suap diduga dilakukan bukan yang pertama kalinya. Jumlah suap yang diberikan mencapai sekitar Rp 7 miliar.

"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018," ujar Laode. Ia mengatakan, total commitment fee proyek  ini sebesar Rp 13 miliar. Dan uang suap diberikan kepada dinas-dinas terkait untuk berbagai izin pembangunan proyek properti Meikarta.

Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan dikatakan, bahwa proyek itu cukup besar dan lengkap, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan, sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga menjadi tersangka pemberi suap. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka," tutur Syarif. (syam/TN)