80 Persen OTT KPK Terkait Perizinan

TOPNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa  sebanyak 80 persen kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait masalah perizinan. Kasus ini umumnya terjadi di daerah-daerah. "Khususnya OTT, 80 persen berbicara tentang perizinan," kata pimpinan KPK, Basaria Panjaitan di Batam, Kepulauan Riau, yang dilansir Antara, Rabu (28/11/2018). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengingatkan kepala daerah dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pemberian izin kepada pihak lain.  "Jangan meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi," kata Basaria di Jakarta, Rabu (28/11/2018)

Ia mengatakan, bila kepala daerah hendak meminta sesuatu untuk kepentingan daerahnya, maka bisa difasilitasi dengan penggunaan dana pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan (CSR).

Menurut Basaria, dalam strategi nasional pencegahan korupsi, pemerintah fokus dalam 3 hal, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Dalam hal keuangan negara, sebagian besar penggelembungan anggaran (mark up) yang ditangani KPK berupa penunjukan orang tertentu, baik pengusahanya yang ditunjuk atau diatur sedemikian rupa demi kepentingan kepala daerah.

"Ada juga yang menempatkan orang-orangnya di posisi yang dianggap strategis seperti PUPR, pendidikan, kesehatan," ujar Basaria.

Dalam modus lain, ada dinasti keluarga, yang mendudukkan orang-orangnya, yang dianggap bisa dikendalikan, di dalam jabatan tertentu.

"Jangan paksakan orang, keluarga, kelompok yang dianggap menduduki jabatan dengan catatan mengharapkan sesuatu nantinya di sana," kata Basaria mengingatkan. (syam/TN)