Ketua KPK Prihatin: Ada Guru di Jawa Bayar Rp 5 Juta Supaya Tidak Dipindah

TOPNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceriterakan merasa prihatin adanya praktik suap yang masih marak di instansi pemerintah. Meskipun komisi itu terus mengkampanyekan larangan suap. Bahkan Ketua KPK Agus mengatakan, ada seorang guru yang harus memberikan uang agar tidak dipindah tugas. "Salah satu kabupaten di Jawa yang sekarang ditangani KPK, seorang guru tidak dipindah saja harus membayar Rp 5 juta, ini kan luar biasa. Jadi seorang guru untuk tidak dipindah dia bayar. Ini sangat memprihatinkan," kata Ketua KPK Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018). Agus menyampaikan itu dalam acara Sosialisasi Kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019 dan Penyampaian Hasil SPI 2017 di Gedung KPK. Namun Ketua KPK Agus tidak merinci kabupaten mana yang dimaksudkan. Ketua KPK Agus mengaitkan keprihatinannya itu dengan SPI. Menurutnya, salah satu yang dinilai dalam SPI adalah sumber daya manusia (SDM), termasuk terkait rotasi dan mutasi di instansi pemerintah. Ketua KPK Agus mengatakan, selain soal uang, dalam proses rotasi dan mutasi juga ditemukan nepotisme dalam proses rotasi dan mutasi.

"SDM ini penting dan terjadi di banyak daerah yaitu yang namanya kemungkinan kroni. Saudaranya yang diangkat, keluarganya yang diangkat. Kemudian rotasi, mutasi dan promosi kejadian di banyak tempat itu menggunakan uang," ujarnya.

Ketua KPK Agus menjelaskan, bahwa SPI menilai sistem pencegahan korupsi di lembaga pemerintah termasuk budaya organisasi seperti penerimaan gratifikasi oleh PNS dan lainnya. Kemudian ada pula penilaian tentang sistem antikorupsi seperti whistleblowing.

Ketua KPK itu ingin agar penilaian tersebut menjadi tolok ukur bagi setiap lembaga untuk melakukan perbaikan. Hal itu menurut Agus akan meningkatkan pencegahan korupsi. (syam/TN)