Korupsi di Sektor Pengadaan Barang/Jasa Sering Terjadi, Wakil Ketua KPK: Awasi Terus

TOPNEWS.COM  - Wakil Ketua (Waka) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, mendorong masyarakat proaktif mengawasi kelengkapan perizinan pembangunan hotel di Yogyakarta. Pengawasan itu dibutuhkan agar tidak terjadi penyelewengan. "Di Yogya ini banyak hotelnya. Enggak tahu sudah bener atau belum perizinannya. Awasi itu, awasi terus," kata Alexander saat mengisi seminar nasional korupsi dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (23/11/2018) sore. Ia mengatakan, selama ini tindak korupsi kerap terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, termasuk praktek jual beli perizinan. Biasanya praktek ini terjadi karena pengusaha ingin mendapatkan kemudahan, lantas melakukan suap.

Menurutnya, agar penyelewengan wewenang pejabat publik tak terjadi maka masyarakat harus aktif dalam melakukan pengawasan. Termasuk proaktif melaporkan pejabat yang terbukti melakukan penyelewengan jabatannya kepada aparat penegak hukum.

" KPK bertindak kalau ada informasi dari masyarakat," ujar Alexander. Menyinggung mantan Bupati Klaten, Sri Hartini, pihaknya mengatakan, bahwa mantan bupati itu berurusan dengan KPK karena menyelewengkan jabatan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Hartini terbukti menerapkan sistem jual beli jabatan.

Bahkan kata Alexander, untuk menduduki kepala SD saja harus membayar. Atau agar seseorang tidak dimutasikan bayar setiap tahun. Ia mengaku mendengar kabar, bahwa untuk lolos dalam seleksi kepala dasa juga bayar, padahal belum tentu terpilih jadi kepala desa. (syam/TN)