KPK Dalami Proyek DAK Yang Dikelola 11 SKPD Kabupaten Malang TA 2010-2018

TOPNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tarus mendalami proyek – proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus ( DAK) Kabupaten Malang, Jatim.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang Willem Petrus Salamena mengaku dimintai penyidik KPK sejumlah dokumen DAK Tahun Anggaran 2010 - 2018.

"Diminta data DAK 2010 sampi 2018. Jadi bukan 2011 saja, total diminta semua," kata Willem usai diperiksa penyidik KPK di Aula Rupatama Polres Kota Malang, Senin (26/11/2018).

Willem diperiksa sebagai saksi Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna. Sebelumnya, KPK sudah mendalami dugaan korupsi dalam proyek DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka. Yaitu Bupati Malang Rendra Kresna dan PPKom (pelaksana proyek) Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla.

Rendra diduga menerima suap Rp 3,4 miliar dari pengadaan buku dan alat peraga pendidikan yang bersumber dari DAK. Rendra juga diduga menerima gratifikasi sebesar sekitar Rp 3,5 miliar.

Willem mengatakan, DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang tersebar di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semua data tentang DAK tersebut diminta oleh penyidik KPK.

"Seluruh data DAK yang dikelola 11 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diminta penyidik KPK. Paling besar di Dinas Pendidikan," ujar Williem.

Willem diperiksa terkait dengan jabatannya dan korupsi yang menjerat Rendra Kresna. "Terkait fee, saya tidak mengerti. Itu urusannya bupati dan pemborong saya tidak tahu," jelasnya. Willem mengatakan, dirinya sudah melaksanakan tugas sesuai standart operasional prosedur. Termasuk saat melakukan pencairan proyek DAK itu.

"Proses pembayarannya sudah saya bayar melalui SOP," katanya. (syam/TN)