Proses Tender Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Terhadap Gratifikasi

 TOPNEWS.COM - Direktur Gratifikasi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarief Hidayat mengatakan, bahwa kantong yang paling memiliki pontensi tindak pidana korupsi adalah bagian pengadaan barang dan jasa.

“Proses tender proyek merupakan ruang rawan terhadap praktik gratifikasi,” kata Syarief di Pemkab Jmbang (Jatim), kemarin. Ia mengatakan hal itu ketika menyosialisasikan pengendalian gratifikasi bagi pejabat eselon 2 dan 3 di Pemkab Jombang.

Namun Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, korupsi paling banyak yang ditangani KPK adalah sektor perizinan. Sektor ini mendominasi kasus-kasus korupsi yang menjerat penyelenggara negara di daerah-daerah. Bahkan 80 persen kasus korupsi itu, berada di sector perizinan.

Sektor perizinan yang baru saja terjadi adalah di Bekasi, Jabar, yang menjerat Bupati Neneng Hasanah Yasin.  

Syarief lebih lanjut mengatakan, tender yang diatur-atur memunculkan terjadinya gratifikasi yang bermuara di pusat-pusat kekuasaan. Dan hal itu akan mudah bocor bila di pusat-pusat kekuasaan tidak harmonis dalam mengelola pemerintahan.

Karena itu pihaknya minta bupati bersinergi dengan wakilnya, sekretaris daerah, maupun kepala Inspektorat. Kepala daerah juga diharap menggelar rapat intens dengan kepala dinas terkait.

“Korupsi kerap terjadi karena tidak ada sinergi antara bupati dan wakilnya,” ujar Syarief. Ia mengatakan, bahwa pihaknya sering menemukan wakil bupati mengaku tidak diberi peran oleh bupatinya. Akibatnya hubungan kerja jadi tidak harmonis.

Di bagian lain dia mengatakan, KPK mudah menemukan korupsi yang dilakukan pejabat. Karena indikasi itu mudah dlihat. Di antaranya melalui aliran dana di Pusat Pelaporan dan Aliran Keuangan (PPATK).

“Aliran dana yang tidak jelas inilah yang kemudian ditelusuri KPK,” kata Syarief.

Rata-rata pelaku katanya, mengalirkan uang hasil korupsinya kepada orang-orang terdekat. (syam/TN)