Saut Situmorang: Hentikan Dana Pokir DPRD

 TOPNEWS.COM -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, ada sejumlah kunci keberhasilan untuk mencegah tingkat korupsi di daerah.

Pertama, perlu adanya komitmen pimpinan yakni kepala daerah dan DPRD untuk memberantas korupsi. Kedua, harus ada sikap profesional dari sumber daya manusianya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Kemudian, perlu ada integritas sistem, pengawasan konstruktif, reward dan punishment serta partisipasi aktif publik dan stakeholder,"  kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Musrenbang Penyusunan RPJMD Provinsi 2018-2023 di Kota Bandung, Rabu (14/11/2018). . i.com

Pihaknya mewanti-wanti agar praktik buruk seperti permintaan uang ketok palu di DPRD atau pemberian uang suap agar APBD disahkan dihapus. Alokasi dana pokir atau pokok pikiran tidak perlu dilanjutkan, tegasnya hentikan.  

Sebab hal itu, tidak ada dasar hukumnya dan berpotensi besar memunculkan anggaran siluman. Maksudnya, nominal tersebut muncul dalam anggaran padahal programnya tidak pernah ikut dirancang dalam perencanaan APBD.

Saut mengatakan, bahwa pokir dimaknai kewajiban anggota legislatif untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian, dari aspirasi itu akan ditindaklanjuti dengan meneruskan dari wakil rakyat kepada pejabat di tingkat eksekutif. 

Di bagian lain pihaknya mengaku malu karena dua kepala daerah Jabar ditangkap KPK dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang terjaring OTT KPK. 

Neneng ditangkap karena diduga menerima uang suap dalam pengurusan izin proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Adapun Sunjaya dicokok karena diduga melakukan jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. 

"Please, untuk Jabar jangan lagi ada OTT kepala daerah, saya malu. Dalam sebulan ini tiga kali saya datang ke Jabar, malah dua bupatinya kena OTT," ujarnya. Tahun 2016, Jabar menduduki peringkat pertama provinsi paling korup di Indonesia. Ia  memaparkan data pengaduan masyarakat provinsi Jawa Barat ke KPK mengenai APBD ke KPK tahun 2017 jumlahnya 107. Sementara, hingga November 2018, ada 8 laporan mengenai APBD. 

Di posisi kedua, masyarakat Jabar banyak melaporkan soal penggunaan APBN. Pada tahun lalu ada 28 laporan pengaduan mengenai APBN dan hingga saat ini (13 November 2018) ada empat laporan pengaduan APBN. (syam/TN)