Kementerian PUPR Putus Kontrak Kerja Dengan Kontraktor Penyuap Proyek SPAM

GTOPNEWS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) segera memutus kontrak kerja dengan penyedia jasa (Perseroan Terbats-red) pada pekerjaan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Endra S Atmawidjaya mengatakan, ada beberapa proyek yang kini tengah didalami KPK terkait suap dalam proses tendernya. Yaitu proyek SPAM Umbulan-3 Pasuruan Jatim, Toba 1, Lampung, Katulampa, dan Palu, Sigi, Donggala.

"Kini Tim Teknis Kementerian PUPR tengah mengkaji terhadap pemutusan kontrak pekerjaan dengan penyedia jasa terkait dugaan kasus penyuapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Endra S Atmawidjaja di Jakarta, kemarin.

Putus kontrak kerja itu menyusul adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap empat oknum Satker Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR pada Jumat (28/12/2018).

OTT itu menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merupakan kado pahit bagi kementeriannya pada akhir tahun anggaran ini. Padahal dalam setiap kesempatan, pihaknya selalu mengingatkan kepada Satker di jajarannya untuk menghentikan praktik korupsi, ijon, penggelembungan dan pemborosan dalam membelanjakan uang negara.

Endra memastikan bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum untuk meningkatakn pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa di jajaran Kementerian PUPR. Dengan itu diharapkan menjadi lebih tertib, profesional, transparan dan akuntabel. Dan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.

Delapan orang telah ditahan guna menjalani pemeriksaan yang lebih intensif. Dari kedelapan orang tersebut, empat di antaranya diduga sebagai pemberi suap kepada pegawai Kementerian PUPR yaitu Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Adapun empat lainnya merupakan pegawai Kementerian PUPR yang diduga menerima suap. Mereka adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPKom SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPKom SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.  (syam/TN)