Menkum-HAM: Lapas Kini Over Kapasitas

GTOPNEWS.COM – Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly mengatakan, bahwa saat ini terjadi peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan sebesar 24.197 orang. Sehingga total jumlah penghuni Lapas menjadi 256.273 orang.

Peningkatan itu, katanya, menjadi permasalahan yang harus diselesaikan Kemenkum HAM ke depannya. Sebab kapasitas lembaga pemasyarakatan hanya cukup menampung 126.164 orang.

"Memang bisa dibilang over kapasitas. Di kota besar bahkan sampai 600 persen peningkatannya," kata Yasonna dalam refleksi akhir tahun 2018 Kemenkum HAM di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan Lapas kebanjiran penghuni baru. Di antaranya adanya pertumbuhan napi yang terjerat kasus narkoba langsung dijerumuskan ke dalam Lapas.

Pihaknya mengaku kerap membahas di forum diskusi mengenai penanganan napi narkoba untuk mendapatkan solusi yang tepat agar tak menambah masalah di Lapas.

"Jangan langsung dimasukkan ke dalam. Malah nanti jadi tambah masalah," ujar Yasonna. Ia mengusulkan proses rehabilitasi lebih baik diberlakukan kepada para napi narkoba dari pada mengurungnya di Lapas. Mengapa ? Karena lapas sudah sesak oleh penghuni baru dari kejahatan pidana umum.

"Nangkapin, lalu masukin. Tapi tidak ada yang keluar," keluh Yasonna. Ia berharap Kementrian Sosial dan Kesehatan mampu menambah anggaran untuk menampung para napi narkoba, sekaligus melakukan rehabilitasi. Hal itu, kata Yasonna sangat perlu didorong untuk membantu tugas Kemenkum HAM dalam mengatasi masalah di Lapas.

Terlebih saat ini, Kemenkum HAM tengah berusaha meningkatkan layanan di Lapas. Ia mengatakan warga binaan perlu mendapatkan perhatian dan aspek hak asasinya juga perlu dipenuhi oleh negara.

"Salah satunya dari anggaran makan warga binaan dari Rp 1.088 triliun menjadi Rp1.391 triliun di 2018," jelasnya. Pihaknya menyadari masih perlu melakukan perbaikan di berbagai sektor. Meski saat ini terbilang baik dengan beberapa penghargaan. Namun  Yasonna minta jajarannya tahun depan harus lebih baik.

"Di akhir pemerintahan Jokowi-JK kita ingin Kemenkum HAM menjadi lembaga yang mampu mengatasi sebelit persoalan," tandas Yasonna. (syam/TN)