Nama Baik Bapak Pembangunan Menteri PUPR Tercoreng Akibat Ulah Anak Buah di-OTT KPK

GTOPNEWS.COM -  Menjelang akhir tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tidak menutup kinerjanya dengan penilaian memuaskan. Tetapi justru sebaliknya, memprihatinkan. Mengapa ? Karena sejumlah pejabat di jajaran Kementerian PUPR, khususnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengukir kementeriannya dengan prestasi-prestasi unggulan hingga semua pekerjaan jalan tol, bendungan, perumahan, jembatan hingga relokasi korban tsunami, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Presiden Jokowi angkat topi atas kinerja Menteri Basuki hingga semua kunjungan kerjanya di luar Jawa selalu mengajak pembantunya itu, untuk mendampingi. Bahkan Basuki sempat dijuluki panglima pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu lantaran kementeriannya bisa memenuhi hampir semua target pembangunan yang menjadi ambisi Jokowi dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini. Julukan ini nyaris sempurna karena tidak satu pun proyek yang dilaksanakan terindikasi korupsi. 

Namun menjelang tutup tahun anggaran 2018, mendadak jajaran kementeriannya terkena OTT KPK. Praktis julukan sebagai bapak pembangunan seketika terkikis akibat ulah oknum pejabat di Ditjen Cipta Karya korupsi proyek.

Pejabat Ditjen Cipta Karya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek-proyek pengadaan air bersih di daerah-daerah ditangkap KPK di kantornya, Jumat (28/12/2018) sore. KPK mengamankan 20 orang, dan mereka langsung digiring ke Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. 

OTT itu terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bernilai triliyunan di daerah-daerah, termasuk daerah terdampak tsunami di Palu, Donggala, Sigi dan lainnya.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan juga uang tunai Rp 500 juta, SGD  25 Dollar Singapura dan satu kardus berisi uang.

Menteri Basuki mengaku mendapatkan informasi OTT itu, ketika baru turun dari pesawat sepulang dari kunjungan kerja di luar Jawa. Ia kemudian langsung menghubungi Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto. 

Basuki mengaku terkejut saat tahu anak buahnya ditangkapi KPK. Ia merasa amanah pembangunan fisik yang diembankan ke dirinya tercoreng dengan ulah bawahannya itu. Dengan nada kesal, Basuki menyebutnya sebagai penghianat.

"Hari ini kami kami sedih karena OTT. Ini benar-benar mengagetkan kami. Kami sudah diamanahi melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya. Ternyata ada anggota kami yang melaksanakan itu (korupsi-red) proyek," kata Menteri PUPR Basuki ketika memberikan keterangan pers di kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/12/2018) malam. 

Saat itu, informasi yang diterima Basuki, mengenai OTT terkait lelang proyek air minum yang tupoksinya berada di bawah Ditjen Cipta Karya. Maka tak heran apabila lokasi operasi senyap berada di kantor Ditjen Cipta Karya di area Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun ia mengaku belum mengetahui detail proyek apa yang diduga terjadi penyimpangan dan siapa saja yang diamankan KPK. 

Menteri Basuki mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa memang rentan terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam proses kerja tersebut dan mewanti-wanti adanya celah. 

"Kami sudah kumpulkan (semua pihak) agar jangan teledor. Karena yang paling rentan itu pengadaan barang dan jasa," kata dia semalam. 

Ia menjelaskan di dalam Kementerian PUPR terdapat 1.165 satuan kerja yang mengurus proyek pembangunan jalan, jembatan, air, air minum, bendungan, dan lain-lain. Basuki mengatakan yang terlibat dalam proses pelelangan bukan satker, melainkan kelompok kerja. 

Berapa jumlah pokjanya? Ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. Sebanyak 888 pokja itu terdiri dari 2.483 orang. Dengan demikian, melibatkan banyak orang.

Menteri Basuki menjelaskan dalam melakukan proses lelang, Kementerian PUPR sudah didampingi beberapa pihak untuk menutup celah praktik korupsi. 

Dalam lelang itu, pihaknya mengaku kadang-kadang minta bantuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), bahkan sampai TP4D Kejaksaan Agung atau TP4P. Ada pula aparat pengawas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah hingga Inspektorat Jenderal.

‘’Jadi semua mekanisme sudah kami coba untuk dilaksanakan sebaik-baiknya," kata Basuki. 

Tapi upaya itu rupanya belum cukup untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Basuki menjelaskan yang terlibat dalam praktik pengadaan barang dan jasa bukan hanya kementerian dan pokja. Melainkan juga penyedia jasa. 

Penyedia jasa itu siapa? Kontraktor dan konsultan yang diwadahi oleh asosiasi kontraktor AKI, kemudian juga ada asosiasi konsultan PERKINDO dan INKINDO. Pihaknya juga selalu bekerjasama dengan asosiasi penyedia jasa tadi dalam rangka mengikuti lelang yang baik dan benar. (syam/TN)