49 PNS Korupsi di 5 Kementerian Belum Dipecat, Terbanyak Kementerian PUPR & Dikti

GTOPNEWS.COM – KPK prihatin banyak PNS yang terjerat kasus korupsi di beberapa kementerian belum dipecat. Padahal mereka sudah dinyatakan pengadilan terbukti bersalah melakukan korupsi. "KPK menerima informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang terbukti korupsi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

BKN melaporkan ada 98 PNS terbukti melakukan korupsi, tetapi sejauh ini baru separuhnya yang dipecat. Sekitar 49 PNS tingkat kementerian belum dipecat. Paling banyak di Kementerian PUPR dan Kementerian Ristek Dikti.

Febri mengatakan, beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS korup, yaitu Kementerian PUPR 9 orang, Kemenristek Dikti 9 orang, Kementerian Kelauatan Perikanan 3 orang, Kementerian Pertahanan 3 orang, Kementerian Pertanian 3 orang dan lainnya.
"Kementerian terbanyak yang memberhentikan PNS korup adalah Kementerian Perhubungan 17 orang dan Kementerian Agama 7 orang," ujar Febri.

Ia mengatakan, ada sejumlah kendala yang menjadi penyebab lambatnya proses pemecatan para PNS yang terbukti korupsi itu. Karenanya KPK mendorong agar proses pemecatan segera dilakukan.

Hal ini lanjut Febri, disebabkan dari keengganan, keraguan, atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan beredarnya surat dari LBH Korpri yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut.

Sebelumnya, data BKN per 14 Januari 2019 menyebutkan hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Di luar data 2.357 PNS itu, ada tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan sehingga total PNS yang diberhentikan sebanyak 891 orang. (syam/TN)