Mendagri Tjahyo Kumolo Diperiksa KPK Terkait Kasus Proyek Pembangunan Meikarta

GTOPNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan, bahwa arahannya kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin terkait proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jabar,  sudah menjadi tugasnya.

Tjahjo mengaku menitikberatkan arahannya kepada Neneng agar perizinan Meikarta diproses sesuai aturan.
"Hal itu merupakan tugas saya sebagai Mendagri. Investasi kecil besar maupun kecil pasti ada masalah," kata Tjahjo di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Ia mengatakan hal itu ketika dipanggil penyidik KPK terkait arahannya kepada Bupati Bekasi Neneng mengenai proyek pembangunan Meikarta. Tjahjo menjelaskan, arahannya itu disampaikan ke Neneng melalui sambungan telepon selepas rapat mengenai perizinan proyek pembangunan Meikarta dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono alias Soni.

Soni saat itu menyampaikan kepada Tjahjo bahwa rapat sudah selesai yang hasilnya memutuskan agar urusan perizinan Meikarta diterbitkan Pemkab Bekasi atas rekomendasi Gubernur Jawa Barat (Jabar). Saat itu gubernurnya dijabat Ahmad Heryawan (Aher). Tjahjo kemudian meminta Soni memberikan telepon selulernya kepada Neneng.
"Mana Bu Bupati? Saya mau bicara. Saya bicara saja. Ya sudah kalau sudah beres semua segera bisa diproses sesuai aturan. Itu saja," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, bahwa arahannya hanya sampai di situ, tidak sampai ikut campur mengenai rekomendasi dari Aher. Dia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Bupati Neneng.
Arahan Tjahjo itu mengemuka ketika Bupati Neneng bersaksi dalam persidangan perkara suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/2019). Saat itu Neneng mengaku mendapat telepon dari Tjahjo, yang meminta bantuannya untuk perizinan Meikarta. (syam/TN)