Mengejutkan, BPKP Tetapkan PDAM Grobogan Sehat Meski Air Yang Didistribusikan Keruh

GROBOGAN (Top News) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwodadi, Grobogan, ditetapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng sebagai perusahaan pengelola air minum yang tergolong sehat. Meskipun air yang didistribusikan ke pelanggan dalam keadaan keruh dan sering tidak lancar.

Penetapan status sehat terhadap PDAM Grobogan dinilai Hartono, pelanggan di Purwodadi, sebagai hal yang mengejutkan. Mengapa ? Karena air yang didistribusikan ke pelanggan dalam keadaan keruh dan sering tidak lancar. Padahal bahan bakunya tersedia cukup.

Ia mengatakan, dari kaca mata kesehatan, air itu tidak tergolong sehat. Dari segi penampakannya saja sudah menggambarkan, bahwa air PDAM itu, tidak layak dikosumsi. Selain warnanya kuning juga kandungan lumpurnya tinggi.

‘’Yang disebut air sehat itu, airnya jernih seperti air miniral. Atau paling tidak mendekati,’’ kata Hartono.  Ia dan beberapa pelanggan lainnya mengaku bosan lapor ke PDAM mengenai air PDAM yang kotor itu. Pasalnya setiap kali laporan tidak pernah ditanggapi.

Itu sebabnya ia mempertanyakan dari sisi apa PDAM ini mendapatkan status sehat dari BPKP. ‘’Jangan-jangan BPKP salah menilai,‘’ tutur Hartono yang mengaku kesal dengan pihak manajemen PDAM itu.

Direktur PDAM Purwodadi, Grobogn, Bambang Pulunggono mengatakan,  manajemen PDAM dinilai BPKB Jateng lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Bahkan BPKP memberikan apresiasi positif atas upaya pihak manajemen dalam mengelola perusaaan air minum dari tidak sehat menjadi sehat.

‘’Manajemen ke dalam memang kita benahi total. Termasuk over karyawan kita manfaatkan untuk membuat unit usaha baru, yaitu memproduksi air galon,’’ kata Direktur PDAM Purwodadi, Grobogan Bambang Pulunggono di Purwodadi, Minggu (20/1/2019).

Bambang Pulunggono tidak menjelaskan tahun ini sudah dapat memberikan deviden ke Pemda atau belum. Ia hanya mengatakan, bahwa pihaknya akan mengusahakan deviden untuk Pemda, meskipun tidak maksimal. Sebab pendapatan PDAM untuk membayar gaji karawan masih minus Rp 200 juta setiap bulan.

‘’Dari 16.700 pelanggan di Purwodadi, 40 persennya menunggak,’’ ujarnya. Hal inilah kata Bambang yang menyebabkan pihaknya minus dalam membayar gaji karyawan. Meski demikian gaji karyawan diupayakan dapat diterima setiap bulannya. (syam/TN)