Wakil Ketua KPK Laode M Syarif: Ribuan Izin Tambang Tak Bayar Pajak

GTOPNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tingginya korupsinya di sector pertambangan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif marah melihat indikasi korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) yang tak terkendali. Ia mengatakan, korupsi pada sektor itu sudah menjadi-jadi dan kerap terulang. "KPK telah mengetahui korupsi banyak di SDA. Kami melakukan studi. Kami sampai hari ini masih fokus untuk penyelamatan SDA karena itu masa depan Indonesia," kata Syarif di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Syarif mengatakan hal itu dalam diskusi bersama World Resources Institute (WRI Indonesia). Dia kemudian menyoroti izin usaha tambang yang berantakan di Indonesia.
"Dari tambang, ada 10 ribu izin, yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang lebih 3-4 ribu. Bayangin, 10 ribu izin, yang bayar pajak kurang dari 4 ribu. Ke mana perginya" ujar Syarif.
Dikatakan, ada uang triliun di pertambangan itu. Hal tersebut merupakan piutang yang harusnya dibayar tapi mengapa nggak bisa tagih. Pihaknya sudah menyampaikannya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

‘’Kalau itu bisa ditagih, tax amnestyitu nggak perlu, tapi sebagian orangnya lari, gimana," keluh Syarif.
Ia mencontohkan tata kelola SDA yang buruk dapat merugikan masyarakat, apalagi bila ditambah adanya tindak pidana korupsi. Dia menyebut banjir yang terjadi di Makassar sebagai contoh.
"Seumur - umur saya tinggal di sana. Itu ada banjir seperti itu karena sungai dan tempat pembuangannya yang dulu lebar sekarang direklamasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya belajar hukum lingkungan. Saya frustasi karena hukum lingkungan kita tidak pernah diekspose. Saya pikir itu karena korupsi, karena ada korupsi makanya saya berusaha menjadi aktivis KPK," tuturnya. (syam/TN)