Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 80% Korupsi Terjadi di Pengadaan Barang/Jasa

GTOPNEWS.COM – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, bahwa korupsi di lingkup pemerintahan ternyata paling banyak terjadi melalui pengadaan barang dan jasa. KPK mencatat ada 80% terkait pengadaan barang dan jasa, yang bermasalah dengan hukum.

Alexander Marwata menyebut awalnya dari pengadaan barang dan jasa ini dimulai dari perencanaan proyek pesanan.

"Secara umum pengadaan barang dan jasa yang bermasalah itu, dimulai dari perencanaan adanya proyek-proyek pesanan, bukan dari usulan masyarakat tapi usulan pengusaha dan lainnya," kata Alexander di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Ia mengatakan,  mengusulkan boleh-boleh saja, tetapi lewat jalur muskerbang dan lainnya. Tidak merupakan usulan individual. Lebih parah lagi, katanya, usulan itu menyangkut anggota DPR. Dan kemudian anggota tersebut, berjuang keras hingga gol di badan anggaran (Banggar). ‘Kalau disetujui anggarannya didapatkan dari teman-teman DPR," ujar Alex.

Pihak yang mengusulkan lanjut Alex, akan membagi fee dengan anggaran yang sudah direncanakan. Alexander menegaskan jika sejak awal terjadi perencanaan dan penganggaran yang tidak benar, dipastikan prosesnya nanti akan tidak benar dan terjadi mark up.

"Pada akhirnya yang kerja teman-teman yang mengusulkan anggarannya itu. Ini tidak bener, ketika perencanaan dan penganggaran gak bener, yakinlah proses lelangnya pasti nggak benar. Kalau proses lelangnya nggak benar, yakinlah harganya juga pasti nggak benar, terjadi mark up dan lain-lain," jelasnya.
Jika proses lelangnya sudah tidak benar, Alexander mengatakan besar kemungkinan akan terjadi permintaan fee dari kepala daerah, pihak pengusul anggaran dan pihak terkait lainnya kepada pengusaha.

"Itulah rentetannya. Kalau lelangnya nggak bener, kepala daerahnya, PPK-nya akhirnya minta fee," kata Alex. (syam/TN)