Bupati Grobogan Lantik Pejabat Inspektorat Meski KPK Tengah Usulkan Perombakan Struktur Pengawas Daerah

GROBOGAN (GTopNews.Com) – Meski Inspektorat Daerah diusulkan KPK dirombak statusnya menjadi pegawai pusat, namun hal itu tidak mengurangi niat Pemkab Grobogan melantik 29 orang pejabat administrator, pengawas dan fungsional inspektorat. Pelantikan pejabat eselon III dan IV itu berlangsung di pendapa kabupaten, Senin (18/2/2019).

Usulan KPK itu sudah di meja Presiden Jokowi. Bahkan Mendagri Tjahyo Kumolo, dan MenPAN-RB telah membahasnya dengan KPK. Inspektorat tersebut dirombak supaya berani mengawasi bupati dan jajarannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan berani memberikan peringatan bila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaaan anggaran dan lainnya.

Itu sebabnya laporan mengenai hasil pemeriksaan tidak lagi ke bupati, dan gubernur, tetapi langsung ke Mendagri.  

Dalam pelantikan itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta pejabat inspektorat memberikan pelayanan cepat, transparan dan bebas pungli. Untuk itu katanya, diperlukan sentuhan manajemen, karakter kepemimpinan yang bersih dan teknis operasional yang lebih profesional.

‘’Saya berharap pejabat baru ini banyak membuat inovasi untuk kemajuan daerah. Dan khusus untuk kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hendaknya memberi keteladanan dan motivasi kepada seluruhnya pegawainya,’’ ujar Bupati Sri.

Pelantikan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan sejumlah pejabat pensiun. Maka peru dilakukan penataaan agar roda pemerintahan berjalan maksimal.

Bupati Sri mengingatkan pejabat itu segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dan diminta meningkatkan kinerja, disiplin dengan meningkatkan efektifitas dan efisien sumber daya  oragnisasi.

Tidak kalah pentingnya diminta menghindari praktek KKN, pungli dan gratifikasi dalam pelayanan pada masyarakat. (syam/TN)