Gubernur dan 38 Kepala Daerah Jatim Komitmen Berantas Korupsi Dalam Kelola Pemerintahan
GTOPNEWS.COM – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan,
dirinya prihatin melihat banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jawa Timur (Jatim).
Berdasar catatan KPK, ada 13 kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir tertangkap
melalui OTT.
|
||
"Paling banyak KPK OTT tahun 2018. Ada 30 kali OTT dan 20 di
antaranya melibatkan kepala daerah. Khusus di Jawa Timur ini ada 13 kepala
daerah yang terkena OTT," kata Alexander di Gedung Negara Grahadi
Surabaya, Kamis (28/2/2019).
Ia mengatakan hal itu dalam rakor pemberantasan korupsi antara kepala daerah di Jatim dengan KPK. Menurutnya, meringkus banyak koruptor bukan prestasi bagi KPK. Pihaknya justru prihatin karena hal itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat, yang sudah memberikan amanah kepada pemimpin daerahnya.
"Kami di KPK ini sangat khawatir ketika melakukan OTT atau penindakan kepada kepala daerah, bukan prestasi bagi kami. Tapi hal itu suatu tragedi bagi masyarakat yang dengan susah payah menghabiskan biaya banyak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Alex.
Dalam kesempatan yang sama, Alexander memberikan apresiasi kepada Gubernur hingga seluruh kepala daerah di Jatim. Pasalnya, meski beberapa kepala daerah sempat tertangkap OTT, namun ada itikad baik memperbaiki sistem.
"KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur, bupati, walikota dan seluruh stakeholder untuk memperbaiki sistem dan membenahi tata kelola pemerintah di Jawa Timur," ucapnya.
Kemain sebanyak 38 bupati dan wali kota hingga Gubernur Jatim menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan KPK. Komitmen tersebut dibuat karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi di Jatim terbilang besar.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya membutuhkan pengawalan KPK untuk memberantas korupsi di Jatim. Melalui penandatanganan ini, diharapkan korupsi di seluruh lini bisa diantisipasi dengan baik. Iamengakui bahwa kadar keimanan seseorang kadang kuat dan kadang lemah. Untuk itu, ia mengajak KPK hingga para kepala daerah untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi korupsi dalam mengelola pemerintahan. (syam/TN).
Ia mengatakan hal itu dalam rakor pemberantasan korupsi antara kepala daerah di Jatim dengan KPK. Menurutnya, meringkus banyak koruptor bukan prestasi bagi KPK. Pihaknya justru prihatin karena hal itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat, yang sudah memberikan amanah kepada pemimpin daerahnya.
"Kami di KPK ini sangat khawatir ketika melakukan OTT atau penindakan kepada kepala daerah, bukan prestasi bagi kami. Tapi hal itu suatu tragedi bagi masyarakat yang dengan susah payah menghabiskan biaya banyak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Alex.
Dalam kesempatan yang sama, Alexander memberikan apresiasi kepada Gubernur hingga seluruh kepala daerah di Jatim. Pasalnya, meski beberapa kepala daerah sempat tertangkap OTT, namun ada itikad baik memperbaiki sistem.
"KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur, bupati, walikota dan seluruh stakeholder untuk memperbaiki sistem dan membenahi tata kelola pemerintah di Jawa Timur," ucapnya.
Kemain sebanyak 38 bupati dan wali kota hingga Gubernur Jatim menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan KPK. Komitmen tersebut dibuat karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi di Jatim terbilang besar.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya membutuhkan pengawalan KPK untuk memberantas korupsi di Jatim. Melalui penandatanganan ini, diharapkan korupsi di seluruh lini bisa diantisipasi dengan baik. Iamengakui bahwa kadar keimanan seseorang kadang kuat dan kadang lemah. Untuk itu, ia mengajak KPK hingga para kepala daerah untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi korupsi dalam mengelola pemerintahan. (syam/TN).
Gubernur dan 38 Kepala Daerah Jatim Komitmen Berantas Korupsi Dalam Kelola Pemerintahan
Reviewed by samsul huda
on
February 28, 2019
Rating:
Post a Comment