Jual Beli Jabatan Eselon IIIB -IIIA di Pemkab Cirebon Bertarif Rp 50 Juta - Rp 100 Juta

GTOPNEWS.COM - Jaksa KPK menyatakan, bahwa promosi jabatan di Pemkab Cirebon tidak gratis dan tidak berdasar kemampuan, kopetensi dan integritas. Tetapi dijualbelikan berdasar uang. Disebutkan, tarif yang diterapkan untuk promosi jabatan di Pemkab itu, dari Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. 

"Dalam promosi jabatan Bupati Cirebon Sunjaya, selaku terdakwa sering meminta imbalan uang kepada pejabat yang dilantik," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/2/2019). 

Besaran yang dipatok Sunjaya adalah jabatan setingkat eselon IIIA Rp 100 juta, jabatan setingkat eselon IIIB Rp 50 juta sampai dengan Rp 75 juta, jabatan setingkat eselon IV Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. 

Jaksa menjelaskan dalam promosi jabatan ini, Bupati Sunjaya selaku pembina aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cirebon membentuk tim penilai kinerja pegawai negeri sipil (PNS). Tim tersebut dibuat SK dengan nomor : 821.2/Kep.974-BKPSDM/2017.

Akan tetapi jaksa KPK menilai tim itu, dibuat hanya sebatas formalitas atau modus Sunjaya dalam mendapatkan uang. Sebab, Sunjaya lebih sering mengintervensi tim tersebut. 
"Terdakwa dalam proses promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni melakukan intervensi terhadap tugas Tim Penilai Kinerja PNS sehingga tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja PNS hanya formalitas," ujar jaksa KPK. 
Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra terbutki menerima uang dari pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Uang sebesar Rp 100 juta diterima Sunjaya setelah mempromosikan pejabat Gatot Rachmanto menjadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cirebon. (syam/TN)