Kasi Damkar dan Bendahara Kendaraan Operasional Penanganan Bencana Tersangka Penggelembungan Anggaran

GROBOGAN (GTopNews) – Dua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditetapkan Polres Grobogan sebagai tersangka korupsi perbaikan operasional penanganan bencana tahun anggaran 2015-2016. Selain itu, polisi juga menetapkan seorang swasta, yakni kepala bengkel yang menjadi langganannya.

Tiga tersangka itu adalah MU, bendahara pemeliharaan kendaraan operasional penanganan bencana  dan SU, kepala seksi Damkar di Kantor BPBD Grobogan. Dan kemudian RI, kepala bengkel tempat perbaikan truk operasional penanganan bencana.

Menurut polisi, korupsi itu dalam bentuk mark up   (penggelembungan anggaran).  Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Agus Supriyadi Siswanto kepada awak media mengatakan, kasus itu dinyatakan kejaksaan P21 atau berkasnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Tidak dijelaskan apakah kasus itu akan ditangani Pengadilan Negeri (PN) Purwodadi atau Pengadilan Tipikor Semarang. Dimungkinkan kasus tersebut akan ditangani PN Purwodadi karena nilai kerugiannya sedikit, yaitu Rp 90 juta.

Penyidikan kasus itu, kata Kasat Reskrim Agus, berawal dari laporan masyarakat ke Polres. Dan Tim Penindakan Reskrim langsung bergerak cepat dengan memanggil beberapa saksi dan mencari barang bukti.

‘’Kini berita acara pemeriksaan (BAP) sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri dan sudah dinyatakan P21 (lengkap),’’ kata Kasat Reskrim Polres Grobogan Agus di Mapolres kemarin.

Kejaksaan Negeri Grobogan tengah mempersiapkan berkas, barang bukti dan tersangka ke pengadilan. Agus mengatakan, sampai saat ini ketiga tersangka belum ditahan karena dinilai koperatif.

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Puji Tri Asmoro membenarkan, telah memeriksa berkas korupsi penggelembungan anggaran Kantor BPBD yang ditangani Polres.

‘’Memang berkas sudah dinyatakan lengkap dan kami segera melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,’’ kata Kajari Puji. (syam/TN)