Masih Banyak Pejabat Kementerian PUPR Belum Kembalikan Uang Suap Proyek Air Minum

GTOPNEWS.COM – KPK akan menelusuri aliran suap yang diterima para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"KPK terus menelusuri aliran dana ke pejabat yang pernah menerima, terutama di Kementerian PUPR sebagai pokok perkara dalam kasus ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Ia mengatakan, diduga masih banyak pejabat di Kementerian PUPR yang menerima suap namun belum mengembalikan ke lembaga antirasuah.

Sampai kemarin dilaporkan sudah 59 pejabat di Kementerian PUPR yang sebagian besar merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengakui menerima suap terkait proyek SPAM di sejumlah daerah. Para pejabat itu telah mengembalikan uang suap yang mereka terima ke KPK dengan nilai total Rp 22 miliar, USD 148.500 dan SGD 28.100.

KPK juga menyita rumah dan tanah di kawasan Sentul, Bogor serta emas batangan seberat 500 gram. Kedua aset itu, disita KPK dari dua pejabat Kementerian PUPR diduga terkait dengan proyek SPAM.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang dari Kementerian PUPR, dan swasta terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Mereka adalah ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat  Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Empat pejabat Kementerian PUPR itu diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. (syam/TN)