OTT Pupuk, Wapres JK: Subsidi Pupuk Bermasalah Angkanya Capai Rp 30 Triliun

GTOPNEWS.COM -  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan kasus korupsi produksi dan distribusi pupuk kepada KPK. Namun JK menilai bahwa subsidi pupuk dalam negeri bermasalah.

JK mengatakan, subsidi pupuk di Indonesia tidak sebanding dengan luas sawah yang ada. "Karena memang (alokasi-red) pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada. Setelah BPS yang baru (pakai metode baru dalam menghitung luas lahan baku sawah), itu subsidi memang berlebihan. Sangat berlebihan, nilai  subsidinya mencapai kurang lebih Rp 30 triliun," kata JK di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

JK mengatakan, kebutuhan pupuk yang disubsidi pemerintah semestinya per hektare cukup 250 kilogram. Tetapi pemerintah mensubsidi 400 kilogram per hektare. JK meragukan konsumsi pupuk sebesar jumlah yang disubsidi.

"Apa benar per hektarenya memerlukan 400 kilogram. Hal ini layak dipertanyakan," ujarnya.

Menurut JK, harus ada penghitungan ulang mengenai subsidi pupuk. Tahun ini, Kementerian Pertanian diketahui menganggarkan subsidi pupuk sebesar Rp 29 triliun. Besaran subsidi saat ini saat ini, kata JK, harus diturunkan karena sawah yang digunakan untuk bertanam hanya sekitar 11 juta hektare.

"Jadi terjadi suatu pembengkakan jumlah dan juga pembengkakan daripada konsumsi pupuk untuk per hektarenya. Maka harus dihitung ulang," jelas JK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu orang anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu-Kamis (27-28/3/2019) dini hari tadi.

Dalam OTT itu, KPK menyita sejumlah uang rupiah dan dollar Amirika dari tangan direksi PT Pupuk Indonesia. Kemudian menyita uang yang tersimpan dalam puluhan kardus dari tangan anggota DPR tersebut. KPK juga mengamankan satu unit mobil Alpat.

KPK telah menangkap delapan orang di sejumlah titik di Jakarta.  Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi penyerahan sejumlah uang terkait distribusi pupuk melalui kapal.

"Yang pasti transaksi itu terkait kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.Mereka masih diperiksa di Gedung KPK. Rencananya status mereka diumumkan KPK malam ini melalui konferebsi pers. (syam/TN)