Hindari Korupsi Proyek, Basuki Ingin Tinggalkan Kementerian PUPR Jadi Institusi Kredible

GTOPNEWS.COM -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jadi bahan perbincangan public akibat beberapa pejabatnya terjerat kasus korupsi  dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lingkungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya.  

Dalam kasus itu, KPK menyita Rp 46 miliar dari beberapa pejabat yang menangani proyek SPAM di kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa pihaknya proaktif terhadap KPK. Dan ia menunggu hasil dari tindak lanjut dari kasus itu.Meski demikian pihaknya terus menerus mengingatkan jajarannya untuk menghindari daerah rawan korupsi terutama terkait dengan penanganan proyek.

"Yang pasti di internal Kementerian PUPR terus kita ingatkan agar pejabat-pejabatnya tak bermain-main dengan proyek,’’ kata Basuki  di Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (9/4/2019).
Ia mengatakan, bahwa pihaknya telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan pihak KPK. Terutama terkait dengan pola pencegahan korupsi di jajaran Kementerian PUPR.

‘’Untuk kasus air minum kita kooperatif. Namun harus tetap dibarengi dengan langkah pencegahannya,’’ ujar Basuki.

Basuki mengatakan, setelah pensiun pihaknya ingin meninggalkan Kementerian PUPR sebagai instansi yang kredibel dan bisa dipercaya masyarakat. Apalagi sebentar lagi pemerintahan Kabinet Kerja akan berakhir.

"Kalau masalah proyek di Kementerian PUPR memang sudah menjadi bidang tugasnya. Tetapi bagaimana menjadikan institusi yang kredibel dan dipercaya bagi masyarakat,  yang ingin saya tinggalkan," jelasnya

Sebelumnya diberitakan dari total Rp 46 miliar yang disita dari proyek SPAM itu, 14 di antaranya dalam bentuk mata uang asing. Uang tersebut disita dari 75 orang pejabat Kementerian PUPR yang menangani proyek air minum. (syam/TN)